Akhir-akhir ini mencuat pernyataan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, yang menyebut Iran “lebih cerdas” dalam strategi dibanding Amerika Serikat, serta menilai rakyat Amerika tengah “dipermalukan” oleh kepemimpinan Iran.
Saya membaca pernyataan itu. Saya tersenyum. Bukan karena senang, melainkan karena gema pernyataan semacam ini sesungguhnya telah saya dengar sejak tujuh tahun lalu, ketika saya masih menjabat sebagai Penasihat Militer Indonesia untuk PBB di New York.
Saya tidak terkejut dengan pernyataan Merz. Yang justru menarik adalah keberaniannya mengemukakannya secara terbuka. Selama ini, sekutu-sekutu Amerika di Eropa lebih memilih berbisik di koridor PBB. Kini, mereka menyampaikannya di hadapan publik.
Namun, jangan keliru. Saya juga tidak serta-merta memuji Iran. Sebagai perwira tinggi yang pernah membaca laporan intelijen PBB, saya memandang tulisan ini bukan sebagai pembelaan terhadap Iran, apalagi sebagai kecaman terhadap Amerika Serikat.
Tulisan ini berupaya mengurai fakta di mana letak kecermatan strategi Iran, di mana letak kekeliruan Amerika Serikat, serta -yang paling penting- apa pelajaran yang dapat dipetik Indonesia.
Mei 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action. Padahal, International Atomic Energy Agency berulang kali melaporkan bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut dan tidak ditemukan pelanggaran.
Di ruang Dewan Keamanan PBB, saya menyaksikan langsung kegelisahan para diplomat Eropa -Jerman, Prancis, Inggris. Mereka kecewa, bahkan merasa dikhianati. Namun, mereka memilih diam. Amerika Serikat adalah pemimpin NATO, dan dalam praktik diplomasi, tidak lazim membantah pemimpin aliansi secara terbuka.
Saat itu, saya menulis dalam catatan harian, “Amerika keluar tanpa rencana cadangan. Mereka hanya memiliki ‘tekanan maksimal’, tetapi tanpa kejelasan tujuan.”
Respons Iran justru menunjukkan pendekatan berbeda. Mereka tidak keluar dari JCPOA, tidak pula mengumumkan konfrontasi terbuka. Mereka memilih langkah bertahap mulai dari melampaui batas stok uranium, meningkatkan tingkat pengayaan, serta mengaktifkan sentrifugal canggih.
Ini adalah strategi bertingkat yang naik perlahan, terukur, dan penuh kalkulasi. Cukup memberi tekanan kepada Eropa, tetapi tidak cukup provokatif untuk memicu serangan langsung Amerika Serikat.
Dalam sebuah pengarahan di PBB, seorang kolega dari Iran pernah berkata dengan tenang, “Kami tidak keluar. Amerika yang keluar. Kami hanya merespons.”
Pernyataan itu sederhana, tidak provokatif, tetapi efektif menempatkan Amerika Serikat dalam posisi defensif.
Namun, harus diakui, Iran bukan tanpa kelemahan. Ekonomi mereka terpukul berat oleh sanksi. Inflasi meningkat, akses terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit. Selain itu, ketergantungan pada kekuatan proksi -di Lebanon, Irak, hingga Yaman- menyimpan risiko strategis jangka panjang.
Karena itu, ketika saya menyebut Iran “cerdas”, penilaian tersebut terbatas pada ranah strategi diplomasi dan perang asimetris, bukan pada aspek kesejahteraan rakyat atau tata kelola pemerintahan.
Seorang jenderal harus mampu membedakan bahwa kecakapan dalam taktik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan terhadap rakyat.
Lalu, di mana letak kekeliruan Amerika Serikat?
Pertama, keluar dari JCPOA tanpa kerangka pengganti. Dalam analogi sederhana, ini seperti meninggalkan pekerjaan tanpa memiliki rencana berikutnya. Dunia tidak melihat kekuatan, melainkan ketidakpastian.
Kedua, memperlakukan sekutu tanpa ruang dialog. Negara-negara Eropa tidak diajak merumuskan langkah bersama, melainkan dihadapkan pada pilihan sepihak. Dalam diplomasi, pendekatan semacam ini cenderung merusak kepercayaan.
Ketiga, ketiadaan strategi keluar. Tekanan maksimum tanpa tujuan akhir yang jelas hanya memperpanjang ketegangan tanpa solusi. Dalam prinsip militer, setiap konflik harus disertai rencana keluar. Tanpa itu, strategi mudah berubah menjadi jebakan.
Akibatnya, Iran tidak melemah. Program nuklir tidak berhenti. Pengaruh di kawasan tetap bertahan. Sebaliknya, hubungan Amerika dengan sekutu mengalami ketegangan.
Pernyataan Merz tentang “rakyat Amerika dipermalukan” tidak merujuk pada kekalahan militer, melainkan pada persepsi global terhadap inkonsistensi kebijakan.
Reaksi Presiden Trump atas pernyataan tersebut juga menarik dicermati. Ia merespons dengan kritik personal terhadap Merz, tanpa secara substansial membantah inti argumen yang disampaikan.
Dalam tradisi debat, pendekatan semacam itu dikenal sebagai ad hominem, menyerang pribadi, bukan argumen. Bagi kalangan yang terbiasa dengan dinamika diplomasi PBB, respons demikian sering kali dipahami sebagai indikasi lemahnya posisi substantif.
Apa pelajaran bagi Indonesia?
Pertama, kesabaran strategis kerap lebih bernilai daripada kekuatan semata. Dalam posisi sebagai negara berkembang dengan sumber daya terbatas, pendekatan terukur menjadi pilihan rasional.
Kedua, hubungan dengan sekutu harus dibangun atas dasar saling menghormati. Indonesia berada di lingkungan regional yang kompleks. Pendekatan koersif hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun.
Ketiga, konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum internasional tetap menjadi fondasi legitimasi global. Dalam jangka panjang, reputasi sering kali lebih menentukan daripada kekuatan militer.
Saya menulis ini bukan karena keberpihakan, melainkan sebagai saksi. Saya menyaksikan langsung dinamika ketika Amerika keluar dari JCPOA, mendengar kegelisahan diplomat Eropa, dan membaca perubahan sikap global terhadap Iran.
Kini, setelah bertahun-tahun, suara yang dahulu hanya terdengar lirih mulai diungkapkan secara terbuka. Mungkin terlambat, tetapi tetap penting.
Bagi Indonesia, pesannya sederhana bahwa kekuatan tanpa strategi adalah kerentanan. Kecerdasan tanpa integritas adalah ilusi. Dan dalam lanskap geopolitik, yang paling rentan bukanlah yang paling kecil, melainkan yang paling ceroboh.(*)
Bogor, 30 April 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat militer RI untuk PBB tahun 2017-2019
