Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeBerita AllIPW: Bersihkan Pemerintah Dari Pejabat Tidak Profesional

IPW: Bersihkan Pemerintah Dari Pejabat Tidak Profesional

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengecam keras sikap elit Pemerintah yang menganggap enteng kasus kematian akibat “neraka macet” di jalan tol Brebes. Menurut Neta S. Pane, ucapan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Kakorlantas Polri serta pejabat lainnya yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah.

Neta S. Pane justru tidak habis pikir dengan alasan Pemerintah yang menyatakan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak lah yang menjadi penyebabnya. Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan jika para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya.

“Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jenderal bintang 2 jadi Kakorlantas dan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) agar bisa melakukan rekayasa lalu lintas serta mengantisipasi kondisi darurat,” ujar Neta S. Pane, Senin (11/7/2016).

Neta S. Pane menambahkan jika para pejabat hanya bisa pasrah dengan infrastruktur yang ada, dirinya memberikan sindiran sebaiknya jabatan Kakorlantas Polri dan Kapolda Jateng cukup dipegang polisi berpangkat Bripka saja, yang memang wawasannya terbatas.

“Para pejabat ini lupa bahwa saat meresmikan Tol Brebes, Jokowi “berjanji” tol itu untuk memperlancar arus mudik. Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan Presiden,” imbuhnya.

Untuk itu, IPW meminta Jokowi perlu melakukan tiga langkah pasca “neraka mudik 2016”. Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tewas di “neraka mudik”. Kedua, segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlantas Polri, dan Kapolda Jateng. Ketiga, mengevaluasi mudik 2016 untuk kemudian membuat keputusan bahwa mudik lebaran dijadikan kondisi darurat, sehingga perlu ada kordinator tanggap darurat di musim liburan, terutama saat mudik Lebaran.

Dijelaskan Neta S. Pane, tugas kordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalu lintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur ‘neraka macet’ seperti helikopter untuk evakuasi, tim dokter, pasukan sepeda motor polisi sebagai kendaraan taktis, dan pasukan pemadam kebakaran.

“Bayangkan jika dalam “neraka macet” itu ada mobil yang terbakar, apa yang akan terjadi. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi. Sebab sebelumnya juga tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kemacetan parah di jalur mudik bisa membuat tewas belasan pemudik yang kecapekan,” kata Neta S Pane.

Menurut Neta, sebenarnya Polri sudah memiliki pasukan untuk itu, seperti polisi udara yang memiliki helikopter evakuasi, lalu kedokteran kepolisian yang bisa diterjunkan ke lokasi kemacetan atau pasukan sepeda motor yang selama ini hanya digunakan untuk menghalau demonstrasi bisa dimanfaatkan. Tapi semua itu tidak digunakan akibat masih tingginya ego sektoral di Polri dan tidak pahamnya Kakorlantas Polri dalam menjalankan tugasnya mengendalikan “neraka mudik” di Brebes.

“Tentunya, kita tidak ingin kasus yang sama terulang, setelah kemacetan parah liburan Natal 2015 dan “neraka mudik” 2016, akan muncul “neraka neraka” lain di Pantura. Untuk itu Jokowi harus bersikap tegas membersihkan jajaran pemerintahnya agar mau bekerja profesional, tanggap, paham akan kondisi yang ada dan tidak mudah menyalahkan masyarakat yang sudah menjadi korban,” pungkasnya.

(bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular