JAKARTA -Pertahanan negara adalah segalanya. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan tumpah darah segenap bangsa Indonesia Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu diminta agar meng-grounded semua alutsista TNI baik angkatan laut, udara maupun darat untuk sementara waktu. Demikian disampaikan pengamat politik senior Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta sehubungan adanya informasi jatuhnya pesawat helikopter milik TNI di Sleman, Yogyakarta.
“Alutsista kita perlu di-grounded berkaitan dengan kecelakaan Alutsista yang terus berulang dan terakhir hari ini (8/7/2016) ada sebuah Heli Bell 205 jatuh di Sleman,” ujar Rahman Sabon Nama, Sabtu dini hari.
Sehubungan dengan adanya kecelakaan terbaru tersebut, Rahman juga meminta Menhan melakukan kebijakan khusus sehingga kejadian serupa tidak berulang. Apalagi menurut Rahman kecelakaan yang terjadi selalu mengorbankan prajurit terbaik TNI.
Investigasi menyeluruh juga penting dilakukan agar penyebab kecelakaan bisa ditemukan segera mengingat Alutsista merupakan alat pertahanan strategis. Sementara pilihan untuk meng-grounded menurut Rahman Sabon menjadi langkah terbaik sembari menunggu hasil investigasi penyebab kecelakaan.
Selain itu, diharapkan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan inventarisasi alutsista TNI yang telah berusia tua (diatas 30 tahun) dan melaksanakan uji kelaikan secara menyeluruh hingga pada alutsista yang masih beroperasi sekalipun.
“Untuk alutsista yang sudah uzur sesuai batas lifetime-nya agar segera dihentikan operasionalnya guna menghindari jatuhnya korban prajurit yang lebih banyak lagi,” lanjut Rahman Sabon.
Rahman Sabon juga meminta Menhan dan Panglima TNI untuk membatasi pengoperasian alutsista yang tidak sesuai peruntukan dan mengurangi acara-acara seremonial yang membutuhkan unjuk kebolehan alutsista.
Secara umum, Rahman Sabon menilai Indonesia memerlukan aturan seperti keputusan presiden (Keppres) agar tidak lagi melaksanakan proses hibah alutsista bekas dan adanya perbaikan sistem mekanisme penganggaran alutsista yang memprioritaskan anggaran pemeliharaan dan pengadaan suku cadang.
“Proses pengadaan alutsista selain diketahui Presiden terutama alutsista strategis juga harus transparan dan akuntabel,” tegas pria kelahiran NTT itu.
Mengingat kecelakaan alutsista terus berulang, Rahman Sabon berharap wakil rakyat di DPR perlu memperhatikan ide terkait penambahan anggaran pertahanan. Saat ini, anggarapan pertahanan Indonesia baru mencapai 0,8% dari PDB (Produk Domestik Bruto) sehingga Rahman berharap setidaknya angka itu bisa menjadi 1,5%.
Rahman Sabon sendiri mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menambah kekuatan alutsista TNI sehingga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dampaknya, militer Indonesia mulai diperhitungkan dunia internasional.
“Saya apresiasi penambahan itu, tetapi kuantitasnya apalagi kualitasnya masih jauh dari kondisi ideal untuk mendukung konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo,” pungkas Rahman Sabon.
(bm/bti)
