JAKARTA – Pengamat politik senior, Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa instruksi Presiden pada Jaksa Agung, BIN, Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak mereka yang menyebarkan paham komunis dinilai tepat agar tidak terjebak. Rahman justru mempertanyakan peran BIN, Kejaksaan Agung, TNI/Polri yang terkesan mendiamkan dan seolah ada pembiaran.
“Kan sudah ada payung hukumnya yakni Tap MPR XXV/66 Tahun 1966 dan UU No.27 tahun 1999 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran atas paham komunisme dan kejahatan terhadap keamanan negara yang mengatur larangan yang sama pada aktivitas PKI, yang bisa dipakai untuk menindak mereka. Jadi tidak perlu menunggu Instruksi Presiden segala,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com melalui sambungan telepon, Kamis (12/5/2016) sore.
Rahman menambahkan, Simposium Peristiwa 65 beberapa waktu lalu justru dijadikan panggung utama. Panggung pertama PKI yang direkomendasikan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Lemhanas Agus Widjoyo dan Wantimpres Sidarto Danusubroto menurut pria kelahiran NTT itu bisa menjadi legitimasi untuk menuntut sesuatu diluar logika bangsa dan berdampak pada situasi instabilitas yang bisa menimbulkan konflik horisontal di tengah masyarakat.
“Menurut saya dengan adanya instruksi tersebut, Presiden ingin meluruskan isu komunisme ini. Ini tentu dikarenakan Presiden patuh pada konstitusi dan Undang Undang,” imbuhnya.
Rahman justru menyayangkan sikap beberapa pihak yang justru menolak instruksi Presiden dan bahkan menyalahkannya. Seperti dimuat Koran Tempo pada edisi Kamis (12/5/2016) dimana tokoh ternama Feans Magnis Suseno yang tidak suka dengan instruksi Presiden tersebut.
“Ada apa dengan Frans Magnis? Apa dia termasuk kelompok itu (PKI,red)? Kalau tidak suka silakan sebaiknya anda Frans Magnisuseno pulang kampung saja ke negerinya,” tegas Rahman.
Rahman menitikberatkan pentingnya kewaspadaan nasional karena menurutnya apa yang terjadi akhir-akhir ini mengindikasikan jaringan PKI sudah menyusup ke berbagai jaringan masyarakat dan pemerintah. Jika tidak diwaspadai, Rahman menilai justru akan sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI.
“Saran saya agar Presiden meminta PPATK untuk perlu melakukan penelusuran aspek perpindahan uang dalam transfer dari luar negeri dalam mendukung munculnya PKI gaya baru. Saya juga mengajak seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia bersama TNI/Polri untuk mengamankan dan mengawal instruksi Presiden terkait pelarangan penyebaran segala atribut dan paham komunisme di Indonesia bisa dijalankan dengan baik,” pungkasnya.
(bm/bti)
