Monday, April 22, 2024
HomeGagasanInilah Wajah Asli Pemerintahan Jokowi

Inilah Wajah Asli Pemerintahan Jokowi

Jokowi-JK Berbincang Pada Musrenbangnas 2015. (Dok. JusufKalla.Info)
(Foto: JusufKalla.Info)

Dari dua kasus, yaitu kasus pembakaran jutaan hektar lahan gambut dan hutan serta kasus mafia minyak, kita dapat melihat dengan jelas wajah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berlindung dibalik topeng dan tameng kerakyatan. Bayangkan, dalam kasus pembakaran lahan gambut dan hutan, bahkan tidak kurang dari Presiden, Menkopolhukam hingga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyampaikan pernyataan di media masa, bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk menghukum, baik pidana maupun perdata (mencabut izin, dll), kepada perusahaan perkebunan yang secara sengaja membakar lahan. Namun hingga kini, bahkan tidak satupun perusahaan pembakar lahan dan hutan yang ditetapkan sebagai tersangka pembakar lahan dan hutan.

Demikian pula dalam kasus mafia minyak, sekurang-kurangnya negara telah dirugikan sebesar Rp 250 triliun dalam kurun waktu selama tiga tahun. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Tim Pemberantasan Mafia Minyak bentukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara tegas mengatakan kepada publik tentang kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan mafia minyak. Sejumlah mantan anggota Tim Pemberantasan Mafia Minyak pun telah menyebut inisial dari gembong mafia minyak tersebut, namun lagi-lagi tak ada proses hukum terhadap para penjahat yang merampok uang negara tersebut.

Jika di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diduga diarahkan untuk membasmi musuh-musuh politik, seperti Antasari Azhar, dll. Maka, di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, situasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah menjadi mayat yang diawetkan untuk dikenang, tak lagi bernyawa. Atas nama menjaga perasaan para investor asing agar senantiasa nyaman dalam “menjajah” bangsa Indonesia, maka penegak hukum dilarang menciptakan kegaduhan. Presiden Joko Widodo langsung membuat surat edaran kepada kepolisian dan kejaksaan untuk tidak boleh mempidanakan kebijakan.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kelihatan seperti orang “bingung”, para mantan perampok dan perampok yang sedang eksis di dalam pemerintahan telah membangun kesepakatan untuk  berdamai, saling melindungi dan tidak menjerat satu dengan yang lain.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lemah tidak berdaya, telah mengubah Indonesia menjadi surga bagi para pengkhianat rakyat dan negara, perampok dan penjual bangsa dan negara. Seluruh pejabat dan institusi negara telah berada dalam satu genggaman para taipan, saudagar dan oligarki politik pengkhianat rakyat dan negara. Sungguh miris nan ironis ketika berkampanye justru menggaungkan politik kerakyatan, Nawacita dan Trisakti tetapi saat berkuasa malah menjadi antek asing yang kian menunjukkan leadership saat ini begitu lemah dan membuat bangsa tak lagi memiliki kedaulatan di hadapan kekuatan (kapitalis) asing.

HARIS RUSLY

Aktivis Petisi 28

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular