JAKARTA – Warga masyarakat ibukota Jakarta jelang momen Pilkada dinilai mengalami kekecewaan mendalam. Hal itu dikarenakan mereka “dibohongi” hasil survei dari lembaga-lembaga survei, dimana hanya mengeluarkan hasil survei terbaik bagi “jagoan” yang meng-order dan calon yang memiliki “dana campanye” tak terbatas. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Accountability (INFRA), Ir. Agus A. Chairuddin
“Pasangan cagub dan cawagub yang memiliki modal dana kampanye terbesar dapat dipastikan akan menguasai seluruh jenis media dan lembaga survei untuk “pencitraan kebohongan” yang akan merugikan warga masyarakat provinsi DKI jika memilih kandidat berdasarkan “pencitraan” media dan lembaga survei,” ujar Agus kepada redaksi cakrawarta.com, Kamis (3/2/2016) malam.
Oleh karenanya, menurut Agus menjadi penting juga untuk diwaspadai KPUD dan Panwas DKI agar benar-benar independen.
“Selain independen, mereka (KPUD dan Panwaslu) harus akuntabel dan berintegritas, tidak berpihak pada salah satu cagub/cawagub berdasarkan order dan bargain melaui “jaringan” pemodal tertentu,” kata Agus dengan nada tegas.
Agus menyatakan, pihak INFRA sangat yakin saat ini warga DKI masih merasakan “kekecewaan” karena menjadi korban pencitraan kandidat yang tidak kapabel dan memegang teguh penuhi realisasi “janji” Pilkadanya.
“Keledai dungu saja tidak akan mau jatuh kedua kalinya dalam lubang kotor dan hina. Jadi INFRA menghimbau pada para peneliti lembaga survei agar menjaga integritas harga diri dan nama baik intelektualitasnya dan melaksanakan survei secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
(bti)
