Thursday, February 13, 2025
spot_img
HomePolitikaHot News! PDKN Desak Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri Listyo Sigit

Hot News! PDKN Desak Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri Listyo Sigit

Kapolri, Jenderal Pol Listiyo Sigit Prabowo. (foto: istimewa)

Jakarta, – Skandal pemagaran laut sejauh 30,16 km di pesisir utara Tangerang Banteng, menguak kejahatan keagrarian: laut di perairan pesisir wilayah yang beririsan dengan ibukota Jakarta itu ternyata oleh BPN Tangerang diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan dan hak guna bangunan (SHGB) atas nama korporasi.

Tindakan BPN yang dituding banyak kalangan sebagai delik pidana kelautan itu memantik murka semua kalangan, terutama aktivis masyarakat sipil. Polri yang berkewajiban menangani cepat masalah ini, ternyata ditengarai tak bergeming.

“Kemana saja tuan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.. ? Toh Presiden Prabowo sudah perintahkan mengusut tuntas skandal pemagaran berikut sertifikasi wilayah laut itu, juga dalangnya,” kata Rahman Sabon Nama, Minggu (2/2/2025) pagi.

Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini justru mempertanyakan ketaatazasan, integritas dan loyalitas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal tindak pidana skandal itu. Utamanya skandal ilegal sertifikasi (SHM dan SHGB) perairan laut yang melibatkan Kementerian Agraria dan pejabat BPN serta kepala desa.

Terhadap Kapolri Listyo Sigit Rahman juga mengungkapkan bahwa di era kepemimpinannya, kelewat banyak kasus kejahatan hukum dilakukan anggota Polri: kasus kejahatan Sambo, kejahatan cyber, kejahatan beking narkoba, judi online, penambangan ilegal, sampai dengan beking mafia pencaplokan tanah rakyat di berbagai wilayah.

“Pelibatan diri anggota Polri dalam kejahatan-kejahatan itu memberi indikasi kuat bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit lalai mengemban tugas dan ketaatazasan dalam penegakan hukum dan menjaga nama baik, martabat, dan wibawa institusi Kepolisian Republik Indonesia,” kata Rahman.

Ketua Umum PDKN, Rahman Sabon Nama. 

Alumnus Lemhanas ini mencatat sederet kasus hukum dugaan keterlibatan anggota Polri yang marak viral memenuhi ruang publik di medsos pada era Listyo Sigit menjadi Kapolri.

Terkait hal di atas, maka, lanjut Rahman, sangat urgen untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan pemerintahan Prabowo. Karena itu, PDKN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kapolri Listiyo Sigit Prabowo, sekaligus segera melakukan reformasi di tubuh Polri secara menyeluruh, untuk menyikapi perkembangan negara saat ini dalam tatanan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan merujuk pada eskalasi tantangan Kamtibmas yang cepat berubah.

“Keberhasilan kinerja pemerintah 100 hari pertama sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, maka Presiden diminta untuk segera melakukan pembersihan ditubuh Polri secara menyeluruh dan konsisten guna memulihkan kepercayaan publik terhadap Institusi Polri untuk mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas,” tegas Rahman mengakhiri keterangannya.

(rils/rafel/tommy)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Berita Terbaru

Most Popular