Hari Libur, REKAN Indonesia Jatim Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS

43
Aksi pembagian pamflet penolakan kenaikan iuran BPJS Kelas 3 yang dilakukan Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Jawa Timur di areal Taman Bungkul, Surabaya, Rabu (25/12/2019).

SURABAYA – Di sisa-sisa hari tahun 2019, Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia masih terus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS bagi peserta kelas 3. Menyusul kota-kota lain di Indonesia yang telah melakukan aksi penolakan, REKAN Indonesia Jawa Timur menyuarakan kembali penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS bagi peserta kelas 3.

Bertempat di Taman Bungkul, Surabaya. Pengurus Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Jatim dan Kolektif Pimpinan Daerah (KPD) Surabaya melakukan pembagian pamflet, Rabu (25/12/2019).

Pamflet tersebut berisi penjelasan mengapa kenaikan iuran BPJS bagi peserta kelas 3 harus ditolak. Selain juga berisi nomor kontak yang dapat dihubungi jika warga Jatim mendapatkan kesulitan mengakses hak pelayanan kesehatan di Faskes baik puskesmas maupun RS.

Ahadian Dicky Prasetyo, Ketua KPW Jatim REKAN Indonesia mengatakan bahwa tujuan penyebaran pamflet penolakan kenaikan iuran BPJS untuk kelas 3 ini adalah bagian dari menyuarakan keberatan rakyat yang hidup pas-pasan, dimana dengan kenaikan iuran BPJS kelas 3 dari Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- akan menambah beban biaya hidupnya.

“Di Jawa Timur sendiri masih banyak warga yang berpenghasilan di bawah Rp 2 Juta dengan hidup pas-pasan. Semangat mereka untuk jadi peserta mandiri kelas 3 BPJS sangat tinggi,” ujar Ahadian Dicky Prasetyo.

Masih menurut Dicky panggilan akrabnya, peserta BPJS yang hidup pas-pasan masih bisa membayar premi kelas 3. Jika premi kelas 3 naik maka itu akan menambah biaya hidup mereka dan makin menyusahkan untuk mencari tambahan penghasilan guna membayar premi BPJS.

“Bukan tidak mungkin mereka akan berhenti membayar iuran karena tidak sanggup membayar premi yang naik tadi,” kata Dicky menambahkan.

Ketika mereka berhenti mengiur, maka menurut Dicky, pembiayaan jaminan kesehatannya akan dihentikan oleh BPJS.

“Dan ketika mereka sakit, maka akan menjadi persoalan bagi pemerintah daerah karena warganya yang tidak masuk kategori miskin berhenti membayar iuran karena tidak mampu, tidak ada yang menjamin pembiayaan jaminan kesehatannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, aksi pembagian pamflet penolakan kenaikan iuran tersebut mendapat respon positif dari warga yang berada di Taman Bungkul, sebagaian besar merasa keberatan terhadap kenaikan iuran premi BPJS tersebut.

(bus/bti)

Comments are closed.