JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Kongres XX Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Sabtu (12/12), bahwa visi ke depan Indonesia adalah meningkatkan kompetisi, bukan memproteksi, mendapatkan kritik tajam. Jokowi yang menegaskan tak akan memproteksi, karena akan memanjakan, memberikan perlindungan, dan membuat daya saing rendah dinilai justru sangat pro asing oleh Ketua Umum DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun, M,Biomed.
“Apa maksud pernyataan Jokowi sebagai Presiden RI? Ataukah Jokowi memang bukan Presiden Indonesia, melainkan Presiden bangsa ssing di Indonesia?” ujar Ali Mahsun kepada Tim cakrawarta.com, Sabtu (12/12) petang.
Ali menambahkan jika Presiden Jokowi tak mau melindungi atau memproteksi ekonomi rakyat hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) artinya Jokowi blak-blakan membiarkan ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia digerus dan dijajah bangsa asing.
Hal tersebut menurut Ali dikarenakan dari segala lini, ekonomi rakyat tak terkecuali 25 juta PKL di seluruh Indonesia tidak siap hadapi MEA. Jika Presiden Jokowi memaksakan, maka hal tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945.
“Amerika Serikat saja, mbah-nya kapitalisme overprotektif terhadap produk dan ekonomi dalam negerinya. Ada apa Presiden Jokowi tak mau proteksi ekonomi rakyatnya sendiri? Mau menggadaikan Indonesia ke bangsa asing? No way! Sepanjang masih ada nafas dalam badan PKL di seluruh Indonesia, hal tesebut takkan terjadi, tak akan dibiarkan,” tegas Ali dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK UB dan FK UI itu.
Menurut Ali, pernyataan sikap tegas tersebut juga akan disampaikan dalam RAPIMNAS III APKLI 18-20 Desember 2015 di Mataram NTB nanti. Demikian juga sikap terkait pemberlakuan MEA di Indonesia per 31 Desember 2015.
“Apapun resikonya, APKLI konsisten, takkan mundur sejengjalpun pasang badan terhadap segala bentuk penjajahan ekonomi bangsa Indonesia walau harus berhadap-hadapan dengan para komparador pelacur anak bangsa sendiri yang hobinya menjual Indonesia ke bangsa asing,” pungkas Ali.
(am/bti)
