JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) Khalilur R Abdullah Syahlawiy, atau akrab disapa Gus Lilur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan penyidikan dugaan korupsi kuota haji hingga ke seluruh potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengungkapkan sedikitnya ada lima modus korupsi yang kerap terjadi, yang ia sebut dengan istilah “Gerombolan Binatang Koruptor Ibadah Haji”.
Menurut Gus Lilur, kasus kuota haji yang mulai disidik KPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik lancung lain, mulai dari penyediaan katering hingga pengadaan perlengkapan haji.
“Jangan berhenti di kuota haji. Bongkar juga maling katering, maling pondokan, maling kambing dam, sampai maling alat perlengkapan haji,” kata Gus Lilur dalam pernyataan resmi yang diterima Cakrawarta, Jumat (15/8/2025).
Ia membagi lima modus itu ke dalam julukan satir berbentuk nama binatang. Pertama, Luber Makoji Korsaliun (Lutung Beruk Rembang Maling Kuota Haji, Koruptor Satu Triliun) yang merujuk pada dugaan manipulasi kuota. Kedua, Cinggar Makaji (Kucing Garong Maling Katering Haji). Ketiga, Tiluk Mapoji (Tikus Buluk Maling Pondokan Haji). Keempat, Sibuk Makdamji (Srigala Busuk Maling Kambing Dam Haji). Terakhir, Ketan Mapanji (Kelelawar Setan Maling Alat Perlengkapan Haji).
“Lima gerombolan binatang ini harus digulung habis. Kita ingin ibadah haji bersih dari korupsi,” tegas pria asal Situbondo Jawa Timur itu.
Gus Lilur menyebut, publik patut mengapresiasi langkah KPK yang mulai mengusut kasus kuota haji. Namun, ia mendorong lembaga anti rasuah tersebut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengungkap aliran dana hasil kejahatan tersebut.
“Dengan TPPU, rakyat bisa tahu ke mana saja uang haram itu mengalir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, dukungan terhadap KPK harus diberikan tanpa pandang bulu, termasuk bila pelaku korupsi adalah tokoh besar organisasi keagamaan.
“Jutaan jamaah NU mendukung KPK menggulung koruptor, meski itu oknum PBNU atau MUI. Kalau perlu, saya pimpin ribuan warga NU berdiri kokoh di depan kantor KPK,” ucap Gus Lilur.
Menurutnya, pemberantasan korupsi di sektor haji adalah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik. Ia membandingkan langkah ini dengan kebijakan proteksionis di negara lain.
“Kalau Donald Trump menaikkan tarif masuk ekspor demi kejayaan ekonomi Amerika, Presiden RI cukup memberantas koruptor untuk membawa Indonesia jaya raya,” ujarnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan moral, “Kita dukung Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Kita dukung KPK menangkap dan memenjarakan koruptor. Salam anti korupsi, salam amar makruf nahi mungkar, salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
