JAKARTA – Dukungan terhadap Fachri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sesuai pengakuan implisit dari Presiden PKS telah ditandatangani suratnya kian mengalir. Walau Sohibul Iman dan Fachri Hamzah saat dikonfirmasi masih terkesan diam tetapi reaksi publik tidak terbendung. Pasalnya selama ini Fahri dikenal sebagai anggota DPR yang vokal terhadap pemerintah. Praktek checks and balances kerap dilakukan Fachri sebagaimana fungsi legislator yang tak banyak dilakukan anggota DPR lainnya.
Ketua Umum GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Karman BM misalnya menyatakan sangat menyesalkan tindakan PKS atas Fahri Hamzah itu. Walau dirinya mengakui tidak punya kompetensi secara langsung untuk mengomentari pemecatan Fachri Hamzah dari PKS dan Wakil Ketua DPR RI tetapi sesama putra NTB, dirinya merasa prihatin atas kondisi yang dialami koleganya itu.
“Sebagai aktifis kepemudaan yang secara kebetulan lahir dari kampung yang sama, Nusa Tenggara Barat, saya merasa ada ancaman serius bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Fachri Hamzah dengan sekian kontroversi, adalah model anggota legislatif yang memainkan fungsi kontrolnya dengan benar. Lakukan check and balance di saat kebijakan pemerintah memang harus dievaluasi dan kritik,” ujar Karman BM kepada redaksi cakrawarta.com, Senin (4/4/2016).
Menurut Karman, di saat anggota dewan lainnya sibuk dengan konflik partainya, Fachri hadir dengan kritik tajamnya. Di saat rakyat menganggap DPR mementingkan perutnya sendiri, Fachri menepisnya.
“Saya tidak mau berspekulasi ada motivasi politik kotor Istana, atau Fachri korban manuver jelang reshuffle atau spekulasi lainnya di belakang pemecatan Fachri. Saya ingin katakan, rakyat kita butuh ratusan lagi anggota DPR seperti Fachri,” tegas Karman.
Bagi Karman, dalam pandangan pribadinya, demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih baik ketika parlemennya seperti Fachri Hamzah. Sehingga dia mendorong PKS sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, berbangga memiliki kader Seperti Fachri Hamzah.
“Putusan Majelis Tahkim PKS bukan wahyu menurut saya. Masih bisa diubah. Harapan saya itu bisa dilakukan. Semoga,” harap Karman menutup pernyataannya.
(bti)
