JOMBANG, CAKRAWARTA.com – Forum Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menilai perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU ke-35 di Tambakberas harus diikuti perubahan kultur kepemimpinan dan orientasi perjuangan organisasi.
Perubahan mekanisme yang menempatkan proses pemilihan melalui AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) dan persetujuan Rais Aam, menurut Forum Aktivis NU Jawa Timur, tidak boleh berhenti sebagai perubahan tata cara organisasi. Mekanisme baru harus menjadi pintu masuk bagi pembaruan NU ketika memasuki abad kedua.
Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengatakan NU memiliki tanggung jawab sejarah untuk memastikan abad kedua tidak sekadar menjadi kelanjutan usia organisasi, tetapi menjadi fase kebangkitan NU sebagai kekuatan moral, intelektual, dan peradaban.
“Mekanisme baru harus melahirkan kepemimpinan baru, kepemimpinan baru harus melahirkan kultur baru, dan kultur baru harus membawa NU menjadi suluh peradaban,” ujar Sudarsono dalam pernyataan yang disampaikan di Jombang, Minggu (30/8/2026).
Menurut dia, salah satu agenda penting NU pada abad kedua adalah menguatkan kembali jati diri NU sebagai organisasi ulama yang mampu membimbing umat menghadapi perubahan zaman.
Tantangan yang dihadapi masyarakat, kata Sudarsono, tidak lagi hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan konvensional. Perubahan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan, perubahan ekonomi global, krisis lingkungan, hingga perubahan perilaku generasi muda membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kedalaman agama sekaligus keluasan wawasan.
“NU abad kedua tidak cukup hanya membutuhkan orang yang alim. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca kitab sekaligus membaca zaman, menjaga tradisi sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban,” katanya.
Forum Aktivis NU Jawa Timur juga mendorong NU memainkan peran lebih kuat sebagai kompas moral bagi jamiyah, umat, dan bangsa.
Menurut Sudarsono, tantangan NU ke depan bukan semata-mata mempertahankan besarnya struktur organisasi, melainkan memastikan NU tetap mampu memberikan orientasi moral di tengah perubahan sosial yang cepat.
Ketika masyarakat terbelah, NU dinilai harus mampu mempersatukan. Ketika perbedaan berubah menjadi konflik, NU diharapkan mengajarkan penghormatan terhadap kemajemukan. Sementara ketika perkembangan teknologi tidak diimbangi etika, NU dituntut menghadirkan nilai dan panduan moral.
Dalam konteks kebangsaan, Forum Aktivis NU Jawa Timur menilai NU juga perlu terus memperkuat perannya sebagai kekuatan Islam kebangsaan yang menjaga persatuan Indonesia.
NU, menurut forum tersebut, dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, dan kemanusiaan.
Namun, kemitraan tersebut dinilai tidak boleh menghilangkan independensi moral NU.
“NU harus dekat dengan negara, tetapi tidak boleh kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan. Mendukung kebijakan yang baik, mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, dan menawarkan jalan keluar bagi persoalan bangsa adalah bentuk khidmah NU kepada Indonesia,” ujar Sudarsono.
Ta’zim kepada Ulama Bukan Feodalisme
Forum Aktivis NU Jawa Timur juga mengingatkan pentingnya membedakan tradisi ta’zim atau penghormatan kepada ulama dengan kultur feodal dalam organisasi.
Penghormatan terhadap kiai, menurut mereka, merupakan kekayaan moral NU. Namun, tradisi tersebut tidak semestinya berkembang menjadi pengkultusan atau menjadi dasar pemberian privilese politik dan organisasi.
Sudarsono menegaskan, latar belakang keluarga tidak boleh menjadi ukuran utama dalam menentukan kepemimpinan NU.
“NU harus menghormati nasab, tetapi jangan menjadikan nasab sebagai tiket kepemimpinan. NU harus menghormati sejarah keluarga, tetapi kepemimpinan tetap harus ditentukan oleh ilmu, akhlak, integritas, kapasitas, dan ketakwaan,” katanya.
Ia menambahkan, NU bukan kerajaan dan bukan dinasti. Warisan para pendiri NU, menurut dia, bukan hak untuk menguasai organisasi, melainkan amanah untuk mengabdi kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Selain soal kepemimpinan, Forum Aktivis NU Jawa Timur meminta kepemimpinan baru membuka ruang lebih luas bagi generasi muda NU yang selama ini berkiprah di luar struktur organisasi.
Mereka tersebar di kampus, dunia profesional, teknologi, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, dan berbagai gerakan kemanusiaan.
Menurut Sudarsono, keberadaan mereka tidak boleh dipandang terpisah dari NU hanya karena tidak berada dalam struktur formal organisasi.
“Jangan sampai NU kehilangan anak-anak terbaiknya hanya karena mereka tidak berada dalam struktur. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu memanggil, merangkul, dan memberikan ruang kepada kader terbaik untuk mengabdi,” ujarnya.
Ia mengajak generasi muda NU tersebut kembali berkontribusi dengan semangat pengabdian, bukan untuk memperebutkan jabatan.
“Mari pulang, mari mengabdi, mari membangun NU bersama,” katanya.
Ujian Sesungguhnya Dimulai
Menurut Forum Aktivis NU Jawa Timur, berakhirnya Muktamar NU ke-35 bukan akhir dari proses, melainkan awal ujian bagi kepemimpinan baru.
Pertanyaan yang harus dijawab, antara lain, apakah mekanisme baru mampu menghasilkan kepemimpinan baru; apakah kepemimpinan tersebut mampu meninggalkan kultur feodal dan eksklusif; serta apakah NU mampu memberikan ruang kepada kader terbaik tanpa memandang nasab, kelompok, maupun kedekatan.
Forum tersebut juga mendorong agar ilmu, akhlak, ketakwaan, integritas, dan kapasitas menjadi ukuran utama dalam kepemimpinan NU.
Sudarsono mengatakan NU tidak boleh hanya menjadi pewaris masa lalu. Tradisi harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh menjadi belenggu. Modernitas perlu diterima tanpa kehilangan nilai.
“Kebesaran NU bukan terletak pada seberapa kuat seseorang menguasai struktur, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
