Monday, April 22, 2024
HomePolitikaNasionalDinilai Kehilangan Netralitas, Presiden Diminta Copot Jaksa Agung

Dinilai Kehilangan Netralitas, Presiden Diminta Copot Jaksa Agung

Jaksa Agung HM Prasetyo

JAKARTA – Pernyataan Jaksa Agung, HM Prasetyo pada saat rapat kerja dengan DPR RI bahwa kasus penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menjadi ramai karena Ahok Cina dan bukan muslim dinilai mengarah pada fitnah dan menunjukkan bahwa Jaksa Agung tidak netral dan menunjukkan keberpihakannya dengan sangat terang benderang. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (7/12/2016).

“Aneh saja pernyataan Jaksa Agung ini. 2 tahun lalu, Ahok saat menjadi Gubernur DKI tidak dipermasalahkan malah diapresiasi. Tapi setelah Ahok menista Al-quran dan ulama sesuai fatwa MUI, barulah masyarakat bereaksi sehingga muncul Aksi Bela Islam 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI),” ujar Syafril Sjofyan.

Aktivis 77/78 ini menilai gelombang aksi massa dalam jumlah hingga jutaan dan bersifat nasional justru menunjukkan betapa lamban dan terlambatnya aparat penegak hukum melakukan tindakan. Peristiwa tersebut menurutnya juga mengindikasikan pemerintahan Jokowi melakukan tindakan diskriminasi atau perbedaan perlakuan hukum.

“Beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan (yurisprudensi), sementara Ahok tidak. Bahkan dengan sangat keji, Ahok melakukan penistaan lagi dengan menyatakan peserta aksi 411 dibayar IDR 500 ribu,. Blunder lagi kan?” imbuhnya.

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik penyidik Polisi dengan tidak menahan Ahok serta dalih Jaksa Agung HM Prasetyo bahwa pihaknya mengikuti langkah Polri dengan tidak ikut menahan, dinilai Syafril sebagai bentuk ketidakpahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat.

“Perlu diperjelas di sini bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan seperti tuduhan Jaksa Agung. Beberapa menteri Jokowi ada yang Cina. Juga kabinet sebelumnya, dan banyak juga tokoh nasional etnis Cina seperti Kwik Gian Gie, Jaya Suprana tapi masyarakat sangat menghormati beliau. Jangan kaburkan substansi kasus dengan membawanya ke SARA lah,” sesal Syafril.

Karenanya, Syafril mendesak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif dalam pergantian menteri di Kabinet Kerja untuk mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, apa yang dilakukan Prasetyo pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI menunjukkan keberpihakan yang jelas. Bahkan mengarah pada pernyataan yang menghasut dan berpotensi menimbulkan kegaduhan kembali di tengah-tengah masyarakat.

“Pernyataan Jaksa Agung jelas tidak mencerminkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat tinggi di bidang hukum. Karenanya saya mendesak Presiden Jokowi untuk mencopotnya dari jabatan Jaksa Agung. Sayang sekali, tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja. Apa karena semua partai sudah menjadi pendukung pemerintah,” tandas Syafril dengan nada retoris sekaligus menutup pernyataannya.

(bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular