JAKARTA – Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), dr. Ali Mahsun,M.Biomed menyatakan bahwa kondisi ekonomi rakyat makin terhimpit akibat makin dahsyatnya serbuan kekuatan ekonomi asing yang sudah merambah di seluruh pelosok tanah air.
Menurutnya, omset para PKL dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terus menurun seiring terus melemahnya daya beli rakyat dan makin melambungnya harga-harga kebutuhan hidup. Lebih-lebih saat ini, rakyat makin berat bebannya hadapi lebaran dan tahun ajaran baru.
“Kalau kondisi ini dibiarkan dan negara tidak segera intervensi maka kelaparan massal dan masif tak bisa terhindarkan yang dapat menyulut terjadinya revolusi sosial,” ujar Ali Mahsun kepada redaksi, Jumat (24/6/2016) pagi.
Oleh karena itu, pria berkumis ini menambahkan mendesak adanya langkah khusus dan efektif yang harus dilakukan rezim Jokowi-JK. Walau menurut Ali, dengan atau tanpa pemerintah, APKLI tetap terus lakukan percepatan penataan PKL di semua kawasan ekonomi strategis dengan instrumen pembiayaan modal usaha modifikasi Grameen Bank disertai pendampingan PKL.
“Tapi negara dalam hal ini rezim Jokowi-JK wajib hadir menata PKL di Indonesia sebagaimana amanah Pancasila, UUD 1945 dan Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL,” tegas Ali.
Untuk maksud tersebut, serta guna mencegah semakin terpuruknya usaha PKL dan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia, Ali menyatakan pihaknya akan segera melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan Keputusan Presiden RI tentang Badan Penataan PKL Kawasan Ekonomi Strategis sehingga usaha PKL dan ekonomi rakyat terlindungi dari gerusan penjajahan kekuatan ekonomi asing dan bisa tumbuh berkembang serta bersaing di tengah makin dahsyatnya perdagangan bebas dunia di era MEA saat ini.
“APKLI terus mengingatkan dan mendesak Presiden Jokowi untuk hal tersebut (pembentukan Badan Penataan PKL). Kalau memang dan terpaksa harus dilakukan maka PKL akan turun ke jalan bersama rakyat untuk hal tersebut”, pungkas Ali.
(bm/bti)
