Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) melakukan aksi murni spontan tanpa ada campur tangan pihak manapun. Gerakan dan aksi ini ada bertepatan dengan momentum pengunduran diri walikota Jakarta Utara. Pada hari itu, seluruh tokoh masyarakat baik ormas maupun alim ulama berkumpul dalam rangka memberikan dukungan kepada Bapak Rustam Effendi.
Pasca pemberian dukungan moril tersebut, kami bersepakat untuk berkumpul bersama di kediaman seorang tokoh, abang Sabri Saiman. Kami mendiskusikan sepak terjang Ahok yang dinilai semakin brutal, sok suci bersih dari korupsi, menggusur kaum pribumi serta menghancurkan sebuah komunitas nelayan. Perbuatan Ahok tersebut dilakukan dengan dalih aturan tanpa memikirkan nasib jangka panjang para nelayan. Kami menilai Ahok culas karena atas nama pembangunan Jakarta, ia memberikan izin proyek reklamasi.
Fakta terkait reklamasi sangat terang-benderang semuanya demi kepentingan pengembang. Proyek reklamasi dengan segala pembangunannya saja belumlah selesai, sudah muncul dan beredar “iklan promosi” para pengembang di China. Artinga jika reklamasi itu selesai, maka penduduk Jakarta akan bertambah tapi bukan asli pribumi melainkan asing. Apalagi aturan terbaru dari Rezim Jokowi yang memperbolehkan kepemilikan properti oleh asing sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana nantinya eksodus besar-besaran warga asing akan menyerbu pulau buatan itu.
Ini belumlah kami membahas nasib saudara kami yang tinggal di atas legenda yang sudah turun-temurun hidup damai di Luar Batang dan akan digusur oleh Ahok dengan dalih penertiban dan perbaikan infrastruktur. Akal bulus ini masih saja mendapatkan dukungan dari pihak-pihak sepertinya enggan mengerti nasib saudaranya yang akan menjadi korban penggusuran. Sederhana saja, bagaimana mungkin sebuah lahan yang dikeramatkan sejak jaman sebelum kemerdekaan dan nilai sejarahnya dijaga betul oleh penduduk yang hidup bersamanya selama ini.
Lahan ini mau dibongkar dan direncanakan dibangun gedung-gedung the so called modern. Nilai sejarah dan kesakralannya akan hilang seiring adanya apartemen, mall dan gedung modern lainnya. Luar Batang mungkin hanya akan menjadi “dongeng religius” untuk anak cucu kita kelak.
Ternyata semua masalah itu ada di Jakarta Utara sehingga wajar ketika seluruh elemen dan tokoh masyarakat Jakarta Utara merasa geram karena semua aksi Ahok sudah tak dapat ditolerir lagi dan sudah saatnya memberikan sikap tegas. Melawan! Dalam pertemuan siang itu, semua sepakat untuk memilih saya sebagai Kordinator Aksi. Alasannya mungkin karena saya asli Priok, Jakarta Utara dan saya dengan usia hampir setengah abad dinilai tepat baik dari segi usia dan pengalaman. Jika tak memikirkan nasib saudara -saudara saya di Jakarta Utara saya tentu saja menolak. Hidup sudah mapan, tenang dan nyaman bersama keluarga.
Memng saat ini, saya memegang beberapa jabatan tetapi semua untuk aktivitas sosial seperti ketua KAHMI Jakarta Utara, KONI Jakarta Utara dan lainnya. Sejak saya muda memang aktif di kegiatan kemasyarakatan mulai ketua RT, pengurus RW, Karang Taruna hingga saat mahasiswa menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Jadi jiwa aktivis ada sejak muda. Saya tulis sedikit tentang profil untuk menjawab berita yang beredar bahwa ada “maksud tertentu” terkait posisi sebagai Kordinator Aksi.
Mari kembali pada cerita tentang persiapan aksi yang dilakukan AMJU. Semula disepakati aksi akan dilakukan pada Jumat (29/4/2016) tetapi batal agar persiapan matang sehingga disepakati Selasa (3/5/2016). Tentu yang menjadi pertanyaannya banyak pihak adalah terkait pembiayaan, transportasi dan lainnya. Jumat (29/4/2016) malam, inisiatif menjadi donatur bermunculan untuk membantu perjuangan ini. Ada saya pribadi, bang Sabri Saiman, Bastian S.P, Koh Lieus S., Daeng Basri, serta para tokoh masyarakat lainnya mulai minuman, makanan dan lainnya yang menandakan kemurnian gerakan ini. Inisiatif gerakan ini muncul dari hati kami yang melihat situasi dan kondisi Jakarta yang kami nilai mendiskriminasi penduduk asli Jakarta. Kami menilai kebijakan Ahok tidak adil, penuh kepalsuan melalui sokongan media hingga mampu membentuk opini seolah Ahok adalah pahlawan bagi Jakarta. Padahal jelas bagaimana dan untuk siapa Ahok bekerja dimana bisa dilihat seperti dalam kasus penggusuran, proyek reklamasi hingga kasus terkait dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).
Sebelum aksi dilakukan, mulai banyak teror dilakukan dengan tujuan aksi batal. Tapi rasa kebersamaan, kepedulian dan semangat memperjuangkan sebuah kebenaran, kami tidak mundur walaupun diancam. Konsistensi kami berbuah manis, dukungan dari ormas, OKP dan paguyuban perlahan berdatangan.
Sesuai rencana, Selasa (3/5/2016) pkl. 10.00 WIB, massa berdatangan secara bertahap, satu demi satu dan berkumpul di pintu depan balai kota. Mereka langsung meluapkan kegeraman atas kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Ahok termasuk kebijkan yang dinilai tidak adil. Aksi berjalan kondusif dan damai. Dari balai kota, sesuai rencana aksi kami melanjutkan ke gedung KPK dengan berjalan kaki. Walau jarak lumayan jauh dan teriknya matahari, tidak menyurutkan langkah kami demi menegakkan kebenaran yang kami yakini.
Perjalanan menuju Kuningan dijaga ketat pihak kepolisian sehingga untuk keluar dari barisan sangat sulit. Sepanjang jalan kami meeriakkan yel-yel perjuangan untuk memperoleh simpati masyarakat, membawa spanduk-spanduk tuntutan yang memang sudah kami buat sejak 2 hari sebelumnya. Tapi ternyata di barisan paling belakang ada spanduk yang dianggap rasis jika dibaca tidak utuh. Spanduk itu diluar pengetahuan kami. Saya sendiri yang berada paling depan tidak melihat spanduk yang dianggap rasis itu karena panjangnya rombongan massa aksi.
Tiba di gedung KPK, kami diterima oleh bagian Humas KPK. Untuk keperluan negosiasi, ada 20 perwakilan termasuk saya. Saat di dalam kami menyampaikan aspirasi berikut ini:
1. Kami memnita KPK sejara jujur melihat kasus-kasus Ahok itu menggunakan hati nurani, tanpa ada intervensi dari pihak lain khususnya Pemerintah Pusat.
2. Untuk menyikapi secara serius mengenai kasus RSSW dengan data-data yang sudah sangat komplit dan jelas berdasarkan hasil audit BPK.
3. Jika KPK tidak serius maka kami berkeyakinan selamanya Ahok akan menjadi sumber masalah di Jakarta, sumber perpecahan, konflik horizontal serta bisa menjadi pemicu masalah nasional.
4. Kami meninta kepada KPK agar segera membuat rekomendasi kepada Presiden RI untuk menonaktifkan Ahok selama proses pemeriksaan yang menurut KPK belum dihentikan, agar tidak terjadi musibah nasional yang akan memecah belah NKRI yang kita cintai.
5. KPK akan melanjutkan pemeriksaan kepada Ahok dan akan diberitahu kepada masyarakat secara transparan.
Hasil pertemuan kami dengan perwakilan KPK tersebut dijanjikan akan disampaikan ke pemimpin mereka. Setelah itu massa bubar kembali ke rumah masing-masing tentu dengan tetap berharap agar masalah Ahok ini segera selesai.
Kami pun berjanji jika tidak selesai, akan terus melakukan perlawanan sampai masalah ini tuntas sesuai hukum yang berlaku di negara yang kita cintai bersama ini.
JAMRAN
Kordinator Aksi AMJU (Aliansi Masyarakat Jakarta Utara)