SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), tokoh muda NU HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengajak para peserta muktamar menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum meneguhkan kembali tradisi kenegarawanan ulama sebagaimana ditunjukkan para pendiri bangsa saat peristiwa Piagam Jakarta.
Menurut Gus Lilur, semangat yang ditunjukkan para tokoh Islam pada awal kemerdekaan Indonesia perlu menjadi inspirasi dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan. Dalam pandangannya, keputusan para pemimpin Islam untuk mengedepankan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok merupakan salah satu teladan politik kebangsaan yang relevan hingga saat ini.
“Semangat Piagam Jakarta adalah semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Itu adalah pelajaran besar tentang kenegarawanan yang harus menjadi pijakan para peserta Muktamar NU,” ujar Gus Lilur, Jumat (19/6/2026).
Ia merujuk pada peristiwa 18 Agustus 1945 ketika para tokoh Islam menyepakati penghapusan tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta demi menjaga persatuan Indonesia yang baru merdeka. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan bahwa para ulama dan pemimpin Islam saat itu lebih mengutamakan keutuhan bangsa daripada kemenangan kelompok tertentu.
Bagi Gus Lilur, nilai yang sama perlu dihadirkan dalam Muktamar Ke-35 NU yang akan berlangsung pada Agustus 2026. Ia menilai muktamar bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah kontribusi NU terhadap masa depan Indonesia.
“NU adalah salah satu pilar utama bangsa ini. Karena itu, setiap keputusan penting yang dihasilkan muktamar harus mempertimbangkan dampaknya bagi persatuan nasional dan keberlangsungan negara,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Gus Lilur menyatakan bahwa pemimpin NU mendatang perlu memberikan dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran merepresentasikan upaya rekonsiliasi berbagai kekuatan politik dan sosial yang selama satu dekade terakhir kerap terjebak dalam polarisasi.
“Kita pernah menyaksikan polarisasi politik yang tajam di masyarakat. Kita juga melihat berbagai rivalitas yang berpotensi mengganggu soliditas bangsa. Prabowo dan Gibran hadir sebagai titik temu berbagai kekuatan nasional. Karena itu, keberlanjutannya penting untuk menjaga persatuan bangsa,” ujar Gus Lilur.
Ia menilai Indonesia saat ini membutuhkan stabilitas politik dan konsolidasi nasional agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia hingga dinamika geopolitik internasional.
Karena itu, menurut dia, NU memerlukan figur pemimpin yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga mampu membaca kepentingan strategis bangsa dalam jangka panjang.
“Muktamar jangan menjadi arena perebutan kekuasaan. Yang dibutuhkan NU adalah pemimpin yang berpikir sebagai ulama sekaligus negarawan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Menteri Agama Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia juga mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj mengisi posisi Rais Aam PBNU.
Menurut dia, kedua tokoh tersebut memiliki kombinasi kapasitas keilmuan, pengalaman kepemimpinan, dan reputasi internasional yang dapat memperkuat posisi NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.
“Nasaruddin Umar dan KH Said Aqil Siradj adalah figur ulama yang memiliki rekam jejak keilmuan kuat dan pengakuan luas. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga marwah organisasi sekaligus mengangkat nama Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Gus Lilur juga mengingatkan agar para peserta muktamar tidak terjebak pada pertimbangan pragmatis maupun manuver politik jangka pendek. Menurut dia, NU memiliki tanggung jawab sejarah untuk tetap menjadi penjaga moral bangsa dan pengawal persatuan nasional.
Ia menambahkan bahwa pengalaman Muktamar Ke-34 di Lampung pada 2021 perlu menjadi bahan refleksi bersama agar dinamika internal organisasi tidak kembali mengganggu fokus NU dalam menjalankan peran keumatan dan kebangsaan.
“Muktamar Ke-35 adalah ujian sejarah bagi NU. Pilihan yang diambil para kiai dan ulama hari ini akan menentukan wajah NU pada masa depan. Apakah NU kembali meneguhkan jalan ulama dan kenegarawanan, atau justru terjebak dalam arus politik kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan,” kata Gus Lilur.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
