JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri menyusul tren penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang tercermin dalam sejumlah survei sepanjang 2026.
Ketua Himalo Karman BM mengatakan bahwa hasil survei dari sejumlah lembaga memang memiliki perbedaan karena dilakukan pada waktu dan menggunakan metodologi yang berbeda. Namun, menurut dia, terdapat kecenderungan yang sama, yakni menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
Indikator Politik Indonesia, misalnya, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sebesar 79,9% pada Januari 2026.
Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51,1%. Angka tersebut menurun dibandingkan 66,4% pada Februari-Maret 2026 dan 81,2% pada November 2025.
Karman menilai, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan turunnya penerimaan masyarakat terhadap sosok Prabowo. Ia mengatakan, sejumlah program pemerintah masih mendapatkan respons positif, terutama program yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebenarnya ini kan ada anomali. Sosok Prabowo masyarakat suka, program unggulannya juga langsung menyentuh rakyat kelas bawah. Kami dari Himalo justru melihat tren menurun ini karena kinerja pembantunya yang tidak maksimal,” kata Karman di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Menurut Karman, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kinerja sejumlah menteri dan jajaran di bawahnya yang dinilai belum optimal menerjemahkan visi Presiden Prabowo.
Ia juga menyoroti komunikasi publik pemerintah. Sejumlah pernyataan pejabat yang memicu polemik, menurut Karman, berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Atas kondisi itu, Himalo mendorong Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet. Evaluasi tersebut, kata dia, dapat diikuti dengan perombakan kabinet terhadap menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target kinerja.
“Harus segera rombak. Cari figur menteri atau jajaran di bawahnya yang memang punya kapasitas, tidak blunder dan yang terpenting bisa bagus dalam komunikasi publik, bukan justru membuat kesan buruk bagi pemerintah,” ujarnya.
Karman mengatakan, Presiden masih memiliki banyak pilihan untuk melakukan penyegaran kabinet. Menurut dia, banyak putra-putri bangsa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membantu pemerintahan.
Ia berharap evaluasi dan penyegaran kabinet tidak sekadar menjadi pergantian personel, tetapi diarahkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Masih banyak figur putra bangsa yang memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan itu. Presiden tentu memiliki kewenangan penuh untuk memilih pembantu yang mampu bekerja cepat, memahami kebutuhan rakyat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Karman.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
