CBA: Pandemi, DPR Pesta Pora Lewat Proyek Lift Rp 55,8 Miliar

0
Kordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.

JAKARTA – Kordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyayangkan ketika masyarakat sengsara akibat pandemi Covid-19, para anggota DPR RI justru sedang “berpesta-pora” melalui usulan permintaan plat nomor kendaraan khusus bagi seluruh pimpinan dan anggota DPR RI hingga pengadaan lift baru di Gedung Nusantara 1 yang menghabiskan uang negara Rp 55,8 miliar.

“Kami sangat menyayangkan DPR RI yang kelewat egois. Sama sekali, tidak menunjukkan sedikitpun rasa empati terhadap kesulitan masyarakat. Puan Maharani sebagai pimpinan, Muhaimin Iskandar sebagai wakil koordinator kesejahteraan rakyat sama sekali tidak memberikan kontribusi saat pandemi bahkan untuk sekedar empati saja mereka seperti ogah,” ujar Jajang Nurjaman dalam keterangannya kepada media, Minggu (23/5/2021) malam.

Jajang memaparkan bahwa proyek lift baru Gedung Nusantara 1 misalnya diajukan dan dijalankan saat kondisi pandemi. Anggaran yang dihabiskan mulai dari biaya konsultasi serta konstruksi mencapsi Rp 55.816.525.000,-.

“Proyek lift baru adalah pemborosan nyata di tengah pandemi. Jika uang ini digunakan untuk paket sembako, setidaknya bisa mengurangi beban orang miskin dengan 186 ribu paket sembako. Daripada digunakan untuk lift baru yang hanya dinikmati 575 pejabat Senayan,” tegas Jajang.

Diluar hal tersebut, CBA menilai proyek lift baru tersebut juga memiliki kejanggalan dan  terkesan dipaksakan. Hal tersebut bisa dilihat dari penetapan pagu dan harga perkiraan sendiri yang asal ketik diman angkanya sama yaitu Rp 55,4 miliar. Akibatnya saat lelang nilai proyek jadi mahal.

Selanjutnya nilai proyek yang disepakati Sekjen DPR RI dan pemenang tender yakni PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) sebesar Rp 54,3 m juga mencurigakan. Menurut Jajang, “jika dibandingkan tawaran terendah ada selisih sebesar Rp 8,7 miliar.”

Karena itu, pihak CBA meminta kepada Presiden Joko Widodo agar turun tangan melakukan teguran kepada Puan Maharani, Muhaimin Iskandar dan pimpinan DPR lainnya.

“DPR jangan bikin ulah! Kebijakan plat nomor khusus daripada buat DPR lebih baik diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Begitupun proyek lift baru sebaiknya dibatalkan! Lebih baik buat paket sembako bagi rakyat miskin yang jumlahnya terus meningkat sekarang di angka 27,55 juta orang,” pungkasnya.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.