Monday, July 15, 2024
spot_img
HomeEkonomikaBeberapa Tokoh Jamin Penangguhan Penahanan Tersangka PKL Monas

Beberapa Tokoh Jamin Penangguhan Penahanan Tersangka PKL Monas

Ali Mahsun (Ketum APKLI); Bursah Zarnubi (Ketum Perhimpunan Gerakan Keadilan; Marwan Batubara (Direktur IRESS); M. Hatta Taliwang (Direktur IEPSH); Syahganda Nainggolan (Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle) dan Abdullah Rasyid Saat Mengunjungi Tersangka PKL Monas
Ketua Umum APKLI Ali Mahsun dan Beberapa Tokoh Saat Mengunjungi Tersangka PKL Monas, Edi Mendra di Polda Metro Jaya, Jumat (26/6).

JAKARTA – Jumat, (26/6) Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun ditemani beberapa tokoh  menjenguk dua tersangka kasus bentrokan PKL Monas dan aparat Satpol PP Jakarta Pusat. Kedua tersangka ditahan di dua tempat berbeda. Edi Mendra di Polda Metro Jaya sedangkan Armonta Surbakti di Polres Jakarta Pusat.

“Kami minta penangguhan penahanan atas dua tersangka PKL Monas. Disamping sesuai dengan aturan KUHAP, keduanya merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, khususnya menghadapi Ramadhan dan Lebaran 2015. PKL itu jika tak berjualan maka sulit memenuhi kebutuhan keluarga mereka,” ujar Syamsul Bahri, SH penasehat hukum dari LBH Kaki Lima Indonesia.

Syamsul menambahkan bahwa kehadiran para tokoh tersebut dalam rangka menjadi jaminan penangguhan penahanan kedua tersangka.

Sementara itu, Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan kedatangan mereka selain untuk menjaminkan diri untuk upaya penangguhan penahanan juga memastikan keadaan tersangka dalam keadaan baik dan sehat.

“Kedatangan kami guna memastikan yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan baik. Juga memastikan kondisi keluarga Edi Mendra, kedua anaknya dan kondisi istrinya yang hamil 1 bulan,” tegas Ali Mahsun kepada wartawan saat ditemui seusai dari Polda Metro Jaya.

Bursah Zarnubi yang juga ikut dalam rombongan menyampaikan, semestinya PKL ditata secara manusiawi dan menghindari pendekatan kekerasan. Pihaknya meminta penanganan PKL bukan dengan cara hukum melainkan secara humanistik dan pembinaan.

“Pendekatan humanistik ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan RI yaitu mengangkat harkat martabat rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Oleh karena itu tidak boleh menggusur PKL karena dapat menimbulkan masalah besar,” tegas Bursah Zarnubi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK).

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS); M. Hatta Taliwang Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH); Syahganda Nainggolan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle dan Abdullah Rasyid.

(am/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular