JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi-lagi membuat kebijakan yang tampak manis di permukaan, tapi menyimpan banyak lubang di dalamnya. Kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu dinilai tak lebih dari langkah simbolik tanpa dampak nyata. Bahkan, warga menilai: kebijakan ini gagal sejak hari pertama.
“Ini bukan solusi, ini pencitraan,” kata Asep Firmansyah, Koordinator Jaringan Warga Kota Jakarta (JAGA KOTA) dalam pernyataannya, Kamis (12/6/2025). Ia menyebut kebijakan ini hanya memperlihatkan betapa Pemprov DKI asal-asalan dalam merumuskan kebijakan publik.
Sejak kebijakan itu diberlakukan, sedikitnya 17 ASN menjadi korban pencopetan di halte Transjakarta dan terminal. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI memaksa ASN naik angkutan umum tanpa menjamin keamanan dan kenyamanan mereka.
“Kalau keselamatan ASN saja tidak bisa dijamin, lalu apa sebenarnya tujuan kebijakan ini?” ujar Asep. “Memaksa ASN naik bus umum tanpa sistem perlindungan yang kuat itu sama saja melempar mereka ke medan rawan.”
Tak hanya ASN, masyarakat umum pun terkena imbas. Sejak hari pertama kebijakan ini berlaku, keluhan soal kemacetan di halte, antrean panjang, dan keterlambatan kerja maupun sekolah semakin banyak terdengar.
“Warga Jakarta kini harus bersaing dengan ASN untuk bisa naik bus. Akibatnya? Keterlambatan, desak-desakan, dan frustasi. Bukannya memperbaiki sistem, Pemprov malah menambah beban,” ucap Asep.
JAGA KOTA juga mengkritisi alasan utama kebijakan ini, yakni untuk mengurangi kemacetan. Menurut Asep, data dan fakta di lapangan tidak mendukung klaim tersebut. Jumlah kendaraan pribadi milik ASN sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan volume lalu lintas Jakarta.
“Ini kebijakan latah. Tidak ada studi, tidak ada data, tidak ada evaluasi. Cuma sekadar ingin terlihat peduli lingkungan dan transportasi, tapi prakteknya malah bikin kacau,” tegasnya.
Lebih jauh, JAGA KOTA mendesak Pemprov untuk menghentikan kebijakan “paksa naik angkot tiap Rabu” ini dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih masuk akal seperti insentif, perbaikan sistem, perluasan akses, dan edukasi publik.
“Kebijakan transportasi publik tidak bisa dibangun dengan gaya kampanye mingguan. Harus ada keberanian membangun sistem, bukan sekadar lempar aturan lalu lepas tangan. Kalau seperti ini terus, Jakarta bukan makin rapi, tapi makin gaduh,” tutup Asep.(*)
Editor: Abdel Rafi
