JAKARTA – Adanya undangan untuk makan siang dari Presiden Joko Widodo kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapatkan respon dari Ketua Umum DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun,M.Biomed. Dalam keterangan persnya kepada wartawan Cakrawarta, Ali menyampaikan terima kasih.
“Kami (APKLI) mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Presiden Joko Widodo pada PKL yang justru tengah menderita di negerinya sendiri,” ujar Ali di Jakarta, Kamis (3/9).
Namun, menurut dokter ahli kekebalan tubuh itu, para PKL hingga saat ini masih diperlakukan diskriminatif, diintimidasi, digusur dan diusir dengan semena-mena dan tidak berperikemanusiaan.
“PKL di kawasan pasar dan Kawasan Ekonomi Strategis lain di Indonesia dicekik rentenir dan sistem ijon tapi ironisnya pada saat yang sama pemerintah justru terus “bulan madu” dengan pengusaha besar dan kongsi kapitalis multinasional,” sambung Ali.
Menurut Ali, PKL belum merdeka di negerinya sendiri bahkan dijajah oleh pemimpinnya sendiri demi dan untuk kongsi kapitalis asing.
“PKL mudah ditata asal dimanusiakan. Mereka butuh bukti tak sekedar janji-janji atau sebuah harapan semu,” tegas Ali merespon cuitan akun resmi Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (3/9) yang berbunyi, “Pedagang Kaki Lima Harus Ditata. Mengubah Masalah Menjadi Daya Tarik. Nanti Saya Undang Makan Siang Untuk Dengarkan Harapan Mereka. Jkw.”
Ali menegaskan, para PKL masih ingat sekali bagaimana di saat Joko Widodo dilantik dan memberikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih adalah mereka. Tapi pihaknya menyayangkan ada perubahan sikap Joko Widodo saat pelaksanaan Musrenbang Nasional pada 18 Desember 2014 lalu terkait eksistensi PKL di tempat wisata.
“PKL tak pernah lupa pidato perdana Joko Widodo (20/10/2014) di Kawasan Wisata Monas Jakarta sebagai Presiden RI, “Mana PKL, Mana Pedagang Bakso, Mana Pedagang Sate …..”. Ironisnya, tak lama kemudian, pada Musrenbangnas (18/12/2014) di Bidakara Jakarta, Presiden justru akan singkirkan 5 juta PKL dari kawasan wisata karena dianggap biang kerok rendahnya kunjungan wisata asing ke Indonesia. APKLI apresiasi Presiden Joko Widodo ajak makan siang untuk dengarkan harapan tapi kami butuh bukti bukan janji-janji dan harapan semu. Lebih dari itu, APKLI tak izinkan PKL dijadikan instrumen pencitraan belaka di tengah kegaduhan ekonomi dan politik nasional saat ini,” pungkasnya.
(am/bti)
