Tuesday, April 23, 2024
HomePolitikaAPKLI: Haram Hukumnya PKL Pilih Ahok Di Pilgub 2017

APKLI: Haram Hukumnya PKL Pilih Ahok Di Pilgub 2017

Mediasi Terkait Kisruh PKL di Kawasan Monas Jakarta yang dilakukan DPP APKLI, DPRD DKI dan Perwakilan Pemda DKI, Juni 2015 silam.
Mediasi Terkait Kisruh PKL di Kawasan Monas Jakarta yang dilakukan DPP APKLI, DPRD DKI dan Perwakilan Pemda DKI, Juni 2015 silam.

JAKARTA – Pemilihan Gubernur DKI baru akan dihelat 2017 mendatang. Tetapi panasnya nuansa politiknya mulai terasa sejak awal tahun mengingat pada pertengahan tahun ini. Hal tersebut tak lepas dari proses pendaftaran bakal calon yang akan bertarung dalam pesta demokrasi di ibukota itu akan dibuka pada pertengahan 2016.

Beberapa tokoh mulai bermunculan untuk menyatakan dirinya sebagai penantang petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Tokoh kontroversial yang akrab disapa Ahok ini mulai mendapatkan penyikapan terkait pernyataannya yang dipastikan maju kembali pada Pilgub mendatang. Publik pun bereaksi terhadap pernyataan politik Ahok tersebut, salah satunya Asosiasi PKL Indonesia (APKLI).

Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun menilai Ahok bukanlah tipikal pemimpin melainkan penjajah PKL. Pernyataan itu cukup beralasan mengingat di era Ahok, banyak kasus terjadi di ibukota terkait penggusuran PKL yang berada dalam naungan APKLI.

“Bukan saja digusur, PKL ditindas dan dijajah semena-mena. Lapak PKL dipersembahkan Ahok ke kongsi kapitalis multinasional asing,” ujar Ali Mahsun kepada cakrawarta, Minggu (31/1/2016).

Menurut Ali Mahsun, penggusuran terjadap PKL bukan saja di kawasan Monas seperti yang sempat ramai di pemberitaan banyak media beberapa waktu lalu melainkan pula di Kota Tua, Ragunan, Kampung Pulo, Jatinegara, Pesanggrahan. Lebih lanjut, menurut dokter alumnus Unibraw dan UI itu, penggusuran itu terjadi di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Karenanya dalam Pesta Demokrasi mendatang APKLI perintahkan PKL se-DKI untuk tidak memilih Ahok.

“Ahok perilakunya laksana Raja Diraja lebih kejam dari penjajah Belanda. Oleh karena itu, APKLI telah perintahkan PKL se-DKI Jakarta tidak boleh memilih Ahok demi nasib dan masa depan mereka,” tegas Ali.

Ali menyatakan selaku pimpinan pusat APKLI, dirinya telah memerintahkan Ketua DPW APKLI DKI Jakarta untuk mempercepat konsolidasi 6 DPD APKLI yang ada di Jakarta bahkan hingga seluruh DPC, Paguyuban APKLI dan PKL se-DKI Jakarta.

“Haram hukumnya memilih penjajah PKL,” kata Ali dengan nada sangat tegas.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPW APKLI Jakarta Ismail Nursaleh juga menyataan hal senada dengan Ali Mahsun. Menurut Ismail, Ahok bukan tipe seorang pemimpin. Dia adalah musuhnya PKL karena menggusur, mengusir, menindas dan  membinasakan PKL.

“Kami segera laksanakan perintah Ketua Umum DPP APKLI untuk lakukan percepatan konsolidasi PKL se-DKI Jakarta. Segera lakukan percepatan perang gerilya PKL menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017. Ini keniscayaan bagi APKLI dan PKL karena selama Ahok pimpin Jakarta nasib PKL tertindas dan terjajah. Apalagi Ahok pakai cukong alias kongsi kapitalis asing,” ungkap Ismail Nursaleh.

(am/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular