SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Hukum dan masa depan kehidupan kebangsaan menjadi sorotan ketika Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, hadir di tengah sekitar 1.500 advokat dan tamu undangan dalam Dialog Kebangsaan Forum Pengayom Advokat Indonesia (FPAI) di Grand Ballroom Falletron, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jumat (18/9/2026) malam.
Forum bertajuk “Hukum di Tengah Gelombang Perubahan” tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, praktisi hukum, hingga kalangan advokat dan media. Pertemuan itu menjadi ruang untuk membahas tantangan hukum sekaligus pentingnya menjaga supremasi hukum, demokrasi, persatuan, dan kehidupan kebangsaan di tengah perubahan.
Kehadiran Pangdam V/Brawijaya bersama sejumlah pejabat TNI, perwakilan matra laut dan udara, serta unsur hukum militer memberikan warna tersendiri dalam forum yang diinisiasi Forum Pengayom Advokat Indonesia tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja dalam sambutan pembukaan mengatakan, FPAI lahir dari kepedulian terhadap berbagai tantangan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum.
Menurutnya, posisi advokat tidak berhenti pada pemberian jasa hukum. Advokat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan negara hukum.
“Advokat bukan hanya profesi yang memberikan jasa hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum dan salah satu unsur yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keadilan, demokrasi, serta negara hukum,” ujar Tjandra di hadapan peserta.
Ia juga menekankan pentingnya membangun tradisi dialog yang sehat di kalangan advokat dan seluruh elemen bangsa.
“Advokat perlu membangun tradisi dialog yang sehat, dialog bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat, hukum, dan bangsa,” katanya.
Pesan tersebut menjadi relevan dengan tema dialog yang mengangkat posisi hukum di tengah perubahan. Sebab, perubahan sosial dan dinamika kehidupan bernegara membawa tantangan tersendiri bagi institusi hukum maupun para penegaknya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars FPAI. Suasana kemudian dilanjutkan dengan penayangan video Pray For Indonesia serta doa bersama untuk kedamaian, persatuan, dan ketenteraman bangsa.
Memasuki sesi utama, dialog menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pengamat, yakni Rocky Gerung, Saut Situmorang, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Muhammad Nasir Djamil, dan Dr. Selamet Ginting. Diskusi dipandu moderator Andromeda Mercury.
Berbagai pandangan mengenai persoalan hukum kemudian berkembang dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan serta pandangan mengenai tantangan hukum dan kehidupan kebangsaan.
Dalam forum tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menekankan pentingnya sinergi berbagai unsur dalam menjaga supremasi hukum dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, aparat penegak hukum, advokat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga supremasi hukum, persatuan, dan keutuhan NKRI di tengah berbagai perubahan,” ujar Rudy Saladin.
Pernyataan tersebut menempatkan sinergi lintas institusi sebagai salah satu aspek yang dibahas dalam menghadapi perubahan. TNI, Polri, pemerintah, aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam kehidupan bernegara sesuai tugas dan kewenangannya.
Kehadiran sekitar 1.500 advokat dan tamu undangan sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian kalangan hukum terhadap tema perubahan dan masa depan penegakan hukum. Namun, dialog tersebut tidak berhenti pada pertukaran pandangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana gagasan mengenai supremasi hukum, demokrasi, dan keadilan dapat diwujudkan dalam praktik.(*)
Kontributor: Bambang
Editor: Abdel Rafi
