SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Jawa Timur menyampaikan sejumlah persoalan dan usulan terkait percepatan layanan pendidikan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Persoalan tersebut dibahas saat jajaran pengurus LP Ma’arif NU Jawa Timur bersilaturahmi dan sowan kepada Gus Kikin di Kantor PWNU Jawa Timur, Selasa (8/9/2026) pukul 14.30.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda awal LP Ma’arif NU Jawa Timur setelah Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-35 NU di Jombang. Selain menyampaikan ucapan selamat, pengurus LP Ma’arif menyampaikan harapan agar kepengurusan PBNU periode mendatang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan NU, terutama di Jawa Timur.
Ketua LP Ma’arif NU Jawa Timur Prof H Masdar Hilmy mengatakan, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam ekosistem pendidikan NU. Lebih dari separuh lembaga pendidikan NU yang dimiliki PBNU berada di wilayah Jawa Timur.
Karena itu, terpilihnya Gus Kikin, yang berasal dari Jawa Timur, dinilai membawa harapan tersendiri bagi penguatan kebijakan pendidikan NU di wilayah tersebut.
“Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU yang berasal dari Jawa Timur memberikan harapan besar agar kebijakan-kebijakan LP Ma’arif pusat juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan pendidikan NU di Jawa Timur,” ujar Masdar.
Dalam pertemuan itu, Masdar secara khusus meminta agar kepengurusan LP Ma’arif pada periode mendatang memiliki kecepatan dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan Ma’arif.
Salah satu persoalan yang disampaikan ialah proses perpanjangan izin perkumpulan NU bagi satuan pendidikan. Menurut Masdar, persoalan administratif semacam itu membutuhkan mekanisme layanan yang lebih cepat agar tidak menghambat pengelolaan lembaga pendidikan.
LP Ma’arif NU Jawa Timur juga membuka kemungkinan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada LP Ma’arif di tingkat wilayah untuk menangani persoalan tersebut. Dengan demikian, persoalan yang dapat diselesaikan di tingkat wilayah tidak seluruhnya harus menunggu proses di tingkat pusat.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Gus Kikin. Ketua Umum PBNU itu meminta agar usulan LP Ma’arif Jawa Timur dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti secara formal oleh PBNU.
Selain membahas pendidikan, Gus Kikin menyampaikan terima kasih kepada jajaran LP Ma’arif NU Jawa Timur atas dukungan dan doa selama pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang. Ia menyampaikan bahwa dukungan tersebut turut membantu kelancaran pelaksanaan muktamar.
Gus Kikin juga menyinggung sejumlah materi yang diusulkan NU Jawa Timur dalam Muktamar Ke-35 NU. Salah satunya ialah gagasan mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), yang merupakan amanat Konferensi Kerja PWNU Jawa Timur di Tuban.
Menurut Gus Kikin, usulan tersebut diterima dengan baik oleh peserta muktamar.
Mempercepat Layanan di Daerah
Bagi LP Ma’arif NU Jawa Timur, persoalan kecepatan layanan menjadi penting karena besarnya jumlah lembaga pendidikan NU di wilayah tersebut. Perbaikan mekanisme layanan dinilai tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga dengan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan.
Masdar berharap komunikasi dengan PBNU dapat menjadi awal untuk membangun mekanisme layanan pendidikan yang lebih responsif, terutama terhadap persoalan yang langsung dihadapi satuan pendidikan di daerah.
Ia juga berharap penguatan kewenangan di tingkat wilayah dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini harus melalui jenjang birokrasi yang lebih panjang.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pemberian cendera mata dari pengurus LP Ma’arif NU Jawa Timur kepada Gus Kikin berupa lukisan bergambar Ketua Umum PBNU tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.
Silaturahmi itu sekaligus menjadi momentum bagi LP Ma’arif NU Jawa Timur untuk menyampaikan agenda pendidikan kepada kepengurusan PBNU periode 2026–2031. Di tengah besarnya ekosistem pendidikan NU di Jawa Timur, percepatan layanan dan respons terhadap persoalan satuan pendidikan menjadi salah satu agenda yang diharapkan mendapat perhatian dalam kepemimpinan baru PBNU.(*)
Kontributor: A. Zaini I.
Editor: Abdel Rafi
