JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada status Level III atau Siaga mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Pemerintah diminta tidak hanya memperkuat mitigasi kebencanaan, tetapi juga mengantisipasi dampak erupsi terhadap kesehatan masyarakat.
Netty menilai sebaran abu vulkanik dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak. Karena itu, kesiapsiagaan sektor kesehatan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu hingga terjadi peningkatan jumlah warga yang membutuhkan penanganan medis.
“Erupsi Anak Krakatau harus kita lihat bukan hanya sebagai persoalan kebencanaan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dari risiko paparan abu vulkanik,” ujar Netty, Senin (7/9/2026).
Menurut Netty, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, serta sarana pendukung lainnya di wilayah yang berpotensi terdampak.
Kesiapan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan abu vulkanik, antara lain gangguan pernapasan, iritasi mata, maupun keluhan kesehatan lainnya.
“Jangan sampai kita baru meningkatkan kesiapsiagaan setelah masyarakat dalam jumlah besar datang ke fasilitas kesehatan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” katanya.
Kelompok Rentan Harus Jadi Prioritas
Netty meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
Menurut dia, kelompok tersebut membutuhkan perlindungan yang lebih spesifik dalam menghadapi dampak abu vulkanik maupun kondisi lingkungan yang berubah akibat aktivitas gunung api.
“Kelompok rentan memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih khusus. Mereka harus menjadi prioritas dalam mitigasi dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik,” ujarnya.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Netty juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat pelindung bagi masyarakat, termasuk masker di wilayah yang mengalami paparan abu vulkanik.
Namun, distribusi masker saja dinilai tidak cukup. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami mengenai risiko kesehatan serta langkah perlindungan yang perlu dilakukan.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana, cepat dan mudah dipahami. Kapan harus membatasi aktivitas di luar rumah, siapa yang harus lebih berhati-hati, dan kapan harus segera mencari pertolongan kesehatan,” kata Netty.
Pekerja Lapangan Tak Boleh Terabaikan
Perhatian juga perlu diberikan kepada masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan, seperti pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, nelayan, dan pekerja lapangan lainnya.
Netty menilai kelompok pekerja tersebut memiliki risiko paparan yang lebih tinggi karena aktivitas pekerjaan membuat mereka tidak selalu dapat menghindari kondisi lingkungan yang terpapar abu vulkanik.
“Mereka memiliki risiko paparan yang lebih tinggi karena tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitas. Karena itu, aspek perlindungan bagi para pekerja juga harus menjadi bagian dari mitigasi,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap kondisi lingkungan, terutama sanitasi, sumber air, dan bahan makanan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap aman selama aktivitas vulkanik berlangsung.
Koordinasi Lintas Lembaga Harus Diperkuat
Netty juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, penanganan dampak erupsi membutuhkan satu kesatuan informasi dan langkah di lapangan. Informasi mengenai aktivitas gunung api, potensi sebaran abu, kondisi lingkungan, hingga rekomendasi perlindungan kesehatan harus dapat diterima masyarakat secara jelas.
“Informasi mengenai aktivitas gunung, sebaran abu dan langkah perlindungan kesehatan harus saling terhubung. Jangan sampai masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri sementara masyarakat membutuhkan informasi yang utuh,” ujarnya.
Netty menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi erupsi tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah merespons ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan juga harus terlihat dari kemampuan negara mengantisipasi dampak lanjutan, termasuk melindungi kesehatan masyarakat.
“Mitigasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan. Masyarakat harus merasa aman bukan hanya dari ancaman bencana, tetapi juga dari dampak kesehatan yang menyertainya,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
