JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan agar NU tidak terseret menjadi objek kepentingan politik elektoral. Menurut dia, organisasi yang didirikan para ulama itu memiliki posisi historis sebagai kekuatan moral yang semestinya menjaga kepentingan umat dan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Lilur dalam video yang beredar di YouTube dengan tajuk “Gus Lilur: NU Penjaga Moral, Bukan Obyek Elektoral”. Ia menilai persoalan utama yang harus dijaga NU bukan sekadar siapa yang memimpin organisasi, melainkan ke mana arah NU setelah Muktamar ke-35.
Gus Lilur menekankan, NU sejak awal memiliki hubungan erat dengan perjalanan berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, menurut dia, posisi NU tidak semestinya direduksi menjadi sekadar kekuatan politik yang digunakan untuk kepentingan kontestasi elektoral.
“NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini,” kata Gus Lilur dalam pernyataannya.
Ia mengatakan kontribusi ulama NU terhadap Indonesia tidak hanya berlangsung melalui politik formal. Peran tersebut, menurutnya, juga dibangun melalui pesantren, pendidikan, fatwa keagamaan, serta pengaruh moral para kiai di tengah masyarakat.
Karena itu, Gus Lilur menilai NU harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Dekat dengan negara, kata dia, tidak berarti organisasi keagamaan tersebut harus kehilangan independensinya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Gus Lilur sebelumnya yang meminta Muktamar ke-35 NU menjadi momentum pemurnian organisasi dan bukan arena perebutan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa NU memiliki tradisi keilmuan dan pesantren yang kuat sehingga kepemimpinan organisasi semestinya bertumpu pada kapasitas keulamaan, intelektualitas, dan integritas.
Muktamar dan Bayang-bayang Politik 2029
Isu mengenai potensi masuknya kepentingan politik praktis dalam Muktamar NU memang telah menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya juga mengingatkan agar Muktamar ke-35 tidak dijadikan batu loncatan menuju Pemilu 2029. PBNU menyatakan akan berupaya agar forum tertinggi organisasi tersebut tidak dimanfaatkan sebagai arena kepentingan politik elektoral.
Dalam konteks tersebut, peringatan Gus Lilur menempatkan Muktamar bukan semata sebagai agenda suksesi kepemimpinan, tetapi sebagai momentum untuk menentukan kembali posisi NU dalam kehidupan kebangsaan.
Menurut Gus Lilur, jika NU terlalu jauh terseret ke dalam politik praktis, ada risiko organisasi kehilangan fungsi moralnya. Padahal, kekuatan NU selama ini justru bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap ulama dan jaringan pesantren.
Ia sebelumnya juga menilai Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurut dia, integritas calon pemimpin harus menjadi pertimbangan penting, bukan sekadar kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan politik tertentu.
Bukan Menjauh dari Negara
Meski mengkritik keterlibatan NU dalam politik elektoral, Gus Lilur tidak menempatkan NU sebagai organisasi yang harus berjarak sepenuhnya dari negara.
Sebaliknya, ia mengingatkan kembali posisi historis NU yang dekat dengan rakyat dan negara, tetapi tetap memiliki independensi moral. Dalam pandangannya, kedekatan tersebut justru harus digunakan untuk mengawal kepentingan publik, bukan menjadi instrumen legitimasi bagi kekuasaan.
Gagasan itu menjadi relevan menjelang dan setelah Muktamar ke-35 NU. Sebab, pilihan kepemimpinan organisasi tidak hanya akan menentukan struktur internal PBNU, tetapi juga berpotensi memengaruhi bagaimana NU menempatkan diri dalam relasi dengan pemerintah, kekuatan politik, dan masyarakat sipil.
Dengan basis massa yang besar dan jaringan pesantren yang luas, NU memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Karena itu, perdebatan mengenai arah organisasi tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah NU akan tetap menjadi kekuatan moral yang independen atau semakin terseret menjadi bagian dari kalkulasi politik elektoral.
Bagi Gus Lilur, Muktamar menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Ia mengingatkan agar kepentingan jangka pendek tidak mengalahkan mandat sejarah NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki tanggung jawab terhadap umat dan bangsa.
“NU harus tetap menjadi penjaga moral, bukan obyek elektoral,” menjadi garis besar pesan yang disampaikannya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
