KUALA LUMPUR, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Indonesia bersama Muhammadiyah memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan sekolah induk di Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas PCIM dalam Perlindungan PMI” yang digelar Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia di Rumah HAMKA, Kuala Lumpur, Sabtu (8/8/2026).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengikuti diskusi secara daring mengatakan pemerintah terus mencari model layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh anak warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk mereka yang belum memperoleh akses pendidikan formal.
Menurut dia, layanan pendidikan bagi anak-anak WNI di Malaysia selama ini dilakukan melalui sejumlah jalur, antara lain sekolah Indonesia dan Community Learning Center (CLC). Namun, kondisi geografis dan keterbatasan layanan membuat pemerintah perlu mengembangkan model pendidikan alternatif.
Salah satu yang sedang dikembangkan adalah pembelajaran jarak jauh (e-learning) melalui sekolah induk di Indonesia. Model tersebut memungkinkan sekolah di Indonesia memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak WNI yang berada di luar negeri.
Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalin kerja sama dengan 32 kepala daerah untuk mendukung pengembangan model pembelajaran tersebut. Pemerintah berencana memperluas skema itu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak WNI di Malaysia.
Abdul Mu’ti mengatakan pengembangan layanan pendidikan tersebut juga akan memanfaatkan jaringan mitra pendidikan yang telah tersedia di Malaysia. Koordinasi pelayanan akan dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud).
Abdul Mu’ti sebelumnya telah mengunjungi Rumah HAMKA, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Dari kunjungan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah perkembangan sekaligus tantangan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak WNI di Malaysia.
Muhammadiyah Siap Dukung
Sementara itu, ekretaris LHKI PP Muhammadiyah Yayah Khisbiyah mengatakan Muhammadiyah siap menjadi mitra pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Menurut dia, keberadaan PCIM di lebih dari 30 negara menjadi modal sosial bagi Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menjangkau komunitas diaspora Indonesia.
“Muhammadiyah dengan internasionalisasi gerakan dan kadernya siap menjadi penghubung dan pendukung berbagai ikhtiar untuk memenuhi mandat konstitusional anak atas pendidikan,” kata Yayah, Selasa (11/8/2026).
Ia mengatakan Malaysia menjadi salah satu lokasi penting untuk penguatan kerja sama tersebut karena jumlah PMI yang besar serta relatif mudahnya mobilitas antara Indonesia dan Malaysia.
Ketua PCIM Malaysia Fauzi Fatkhur mengatakan kader Muhammadiyah di Malaysia selama ini telah terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan pendidikan bagi komunitas PMI.
“Kader-kader persyarikatan siap mendukung penguatan advokasi pendidikan karena memiliki pengalaman dan jaringan yang telah teruji di lapangan,” ujarnya.
Menurut Fauzi, jaringan kader Muhammadiyah dapat membantu mengidentifikasi persoalan pendidikan yang dihadapi anak-anak PMI sekaligus menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan lembaga terkait.
FGD tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kolaboratif yang berlangsung pada 5-10 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan kader Muhammadiyah di berbagai wilayah Malaysia, baik dari kalangan ekspatriat maupun PMI.
Generasi muda juga dilibatkan melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan memperkuat pemetaan persoalan pendidikan sekaligus membangun jejaring pelayanan bagi anak-anak WNI.
Puncak kegiatan berlangsung pada 8 Agustus dengan kehadiran Abdul Mu’ti serta dukungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kolaborasi pemerintah dan Muhammadiyah tersebut diarahkan untuk memastikan status sebagai anak PMI tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh hak pendidikan. Di sisi lain, penguatan layanan pendidikan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari perlindungan WNI Indonesia di luar negeri.(*)
Kontributor: Hakim
Editor: Abdel Rafi
