JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) berencana menetapkan pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia sebagai salah satu keputusan strategis dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI yang akan digelar di Jakarta pada 25–27 Agustus 2026. Gagasan tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola ekonomi kerakyatan sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi puncak bonus demografi pada 2030.
Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun Atmo mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan pedagang kaki lima selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Menurut dia, keberadaan pelaku usaha tersebut tidak hanya menopang penghidupan jutaan keluarga, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
“Sektor UMKM dan pedagang kaki lima menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, negara perlu menghadirkan kebijakan yang lebih terintegrasi agar sektor ini semakin kuat dan mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja,” ujar Ali Mahsun di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ali mengemukakan, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030. Momentum tersebut, menurut dia, hanya akan menjadi keuntungan apabila mampu diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja dan lahirnya pelaku usaha baru dalam jumlah besar.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan sedikitnya 100 juta pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang tangguh serta berdaya saing pada 2030. Tanpa langkah tersebut, kata Ali, Indonesia berpotensi menghadapi peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan persoalan sosial yang dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, APKLI-P mengusulkan pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, hingga sektor swasta.
Menurut Ali, lembaga tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi pengelolaan data dan berbagai sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM sehingga kebijakan menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Selama ini dukungan terhadap UMKM tersebar di banyak institusi. Kami mengusulkan agar seluruh potensi itu dapat disinergikan dalam satu rumah kelembagaan dan satu basis data nasional sehingga manfaatnya lebih optimal bagi pelaku usaha,” katanya.
Ali yang juga menjabat Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) mengatakan, usulan pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI akan menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas dan diputuskan dalam Munas VI APKLI-P pada akhir Agustus mendatang.(*)
Editor: Abdel Rafi
