6.000 Bayi Meninggal Karena Kelainan Jantung Bawaan, DPR Desak Pemerataan Operasi Jantung Anak

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah didorong mempercepat pemerataan layanan operasi jantung anak setelah tingginya angka kematian bayi akibat kelainan jantung bawaan (PJB) dinilai masih dipengaruhi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi yang dibutuhkan. Data tersebut, menurut dia, menjadi peringatan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan layanan dan kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia.

“Masih banyak anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ini adalah persoalan yang harus menjadi perhatian bersama,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari sekitar 4,8 juta kelahiran setiap tahun, diperkirakan 48.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Sekitar 12.000 di antaranya memerlukan operasi segera, sementara kapasitas layanan operasi jantung anak di Indonesia baru mampu menangani sekitar 6.000 kasus setiap tahun.

Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan. Karena itu, ia menilai penguatan sistem pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas, dimulai dari deteksi dini hingga penyediaan layanan operasi yang memadai.

“Semakin cepat penyakit diketahui, semakin besar peluang bayi memperoleh penanganan yang tepat sebelum kondisinya memburuk,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa program skrining tidak akan efektif apabila tidak dibarengi peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, ruang operasi, tenaga medis, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Jangan sampai semakin banyak bayi yang terdeteksi, tetapi justru harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan ruang operasi, tenaga medis, atau fasilitas yang tersedia. Skrining harus berjalan seiring dengan penguatan layanan kuratif,” katanya.

Netty juga mendorong pemerintah mempercepat pemerataan layanan jantung anak di berbagai daerah melalui penguatan rumah sakit rujukan, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis jantung anak, termasuk tenaga pendukung seperti perfusionis dan perawat jantung.

Menurut dia, pembangunan layanan jantung anak memerlukan strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia kesehatan.

“Kita membutuhkan strategi jangka panjang dalam membangun kapasitas layanan jantung anak. Investasi pada sumber daya manusia kesehatan sama pentingnya dengan pembangunan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Selain itu, Netty menilai sistem rujukan perlu terus dibenahi agar bayi yang telah terdiagnosis dapat segera memperoleh penanganan di rumah sakit yang memiliki kemampuan melakukan operasi jantung.

“Jangan sampai faktor jarak, keterbatasan fasilitas, atau panjangnya antrean operasi menjadi penyebab hilangnya kesempatan hidup seorang anak. Sistem rujukan harus responsif, cepat, dan merata di seluruh Indonesia,” kata Netty.(*)

Kontributor: Ali Hasibuan

Editor: Abdel Rafi