SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Masjid dinilai dapat mengambil peran lebih luas dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Tidak hanya menjadi pusat ibadah, masjid juga memiliki fungsi sosial yang memungkinkan pengurus dan jemaah menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan sekitar.
Upaya itu dilakukan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur dengan membekali 50 pengurus daerah DMI dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur melalui pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan di Taman Edukasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (11/7/2026).
Pelatihan yang digelar Yayasan Demasindo Jawa Timur bekerja sama dengan BPBD Jatim itu tidak hanya berisi materi. Para peserta juga menjalani praktik pertolongan pertama dan simulasi menghadapi sejumlah jenis bencana.
Ketua Pimpinan Wilayah DMI Jawa Timur KHM Sudjak mengatakan, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari fungsi sosial dan pemeliharaan masjid. Menurut dia, masjid semestinya tidak berhenti pada fungsi ibadah, tetapi juga hadir menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.
”Fungsi riayah atau pemeliharaan dan perawatan masjid penting agar masjid tetap suci, bersih, sehat, indah, dan tahan terhadap bencana. Karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan ini penting, mengingat Jawa Timur juga memiliki potensi bencana,” kata Sudjak.
DMI, lanjut Sudjak, memiliki sejumlah fungsi pembinaan masjid, mulai dari ibadah, idaroh atau tata kelola, imaroh atau memakmurkan masjid, tarbiyah atau pendidikan, riayah atau pemeliharaan, hingga ijtimaiyah yang berkaitan dengan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Selain persoalan kebencanaan, DMI juga menghadapi tantangan untuk mendekatkan generasi muda dengan masjid, mempercepat digitalisasi pengelolaan masjid, serta mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Halal Center.
Kesiapsiagaan Warga
Ketua Departemen Sosial-Kemanusiaan, Lingkungan Hidup, dan Tanggap Bencana PW DMI Jawa Timur Lilik Halimy mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman pengurus DMI mengenai karakter ancaman bencana di daerah masing-masing.
Pengurus masjid diharapkan memahami langkah penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Sinergi antara DMI dan BPBD di daerah juga dinilai perlu diperkuat.
”Potensi bencana di setiap kabupaten dan kota berbeda. Karena itu, pengurus perlu memahami ancaman di wilayahnya sekaligus mengetahui ikhtiar penanggulangan dan pengurangan risikonya,” ujar Lilik.
Ketua Tim Pencegahan dan Penanggulangan BPBD Jawa Timur Dadang Iswandi menjelaskan, terdapat hingga 14 jenis potensi ancaman bencana. Di antaranya gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, tanah longsor, serta tsunami.
Menurut Dadang, kemampuan masyarakat menyelamatkan diri menjadi faktor penting pada menit-menit awal setelah bencana terjadi. Ia mencontohkan pengalaman gempa Kobe, Jepang, pada 1995.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 94,9% warga yang selamat dapat bertahan karena kemampuan menyelamatkan diri serta pertolongan keluarga, saudara, teman, dan tetangga. Sementara kontribusi regu penolong dalam fase penyelamatan tersebut sekitar 1,7%.
”Artinya, mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana sangat penting. Orang-orang terdekat juga menjadi bagian penting dalam pertolongan awal,” kata Dadang.
Saat gempa terjadi, masyarakat antara lain dianjurkan merunduk dan mencari perlindungan di bawah meja atau benda kokoh serta melindungi bagian belakang kepala. Pengetahuan sederhana semacam itu dinilai dapat menentukan keselamatan seseorang sebelum petugas penyelamat tiba.
Dadang juga menyinggung kebiasaan kesiapsiagaan yang diajarkan di Jepang. Perlengkapan sederhana, seperti peluit, makanan berenergi, dan sarung tangan, dapat membantu seseorang bertahan ketika terjebak dalam situasi darurat.
Belajar Melalui Simulasi
Dalam pelatihan tersebut, peserta mempraktikkan pertolongan pertama pada kondisi darurat, termasuk resusitasi jantung paru. Mereka juga diajak mengenali dampak bencana melalui ruang simulator dan teknologi realitas virtual atau virtual reality (VR).
Peserta turut mengunjungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jawa Timur untuk melihat sistem pemantauan dan koordinasi penanganan bencana.
Fasilitas edukasi kebencanaan BPBD Jatim memiliki simulasi sejumlah ancaman, antara lain gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Hingga 2025, fasilitas tersebut telah dikunjungi sekitar 12.000 orang dan pelajar dari 24 provinsi serta 45 kabupaten dan kota.
Pelatihan kebencanaan ini menjadi bagian dari rangkaian program penguatan fungsi sosial dan pemberdayaan yang dilakukan DMI Jawa Timur bersama Yayasan Demasindo Jatim.
Sebelumnya, pada Senin (6/7/2026), Yayasan Demasindo Jatim bersama Departemen Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) PW DMI Jatim menggelar lokakarya bertajuk ”Transformasi ZISWAF: Menuju Kemandirian Ekonomi Umat”.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur itu diikuti sekitar 70 peserta. Mereka berasal dari BPN, DMI Surabaya dan Sidoarjo, pengurus masjid, nazir wakaf, akademisi ekonomi syariah, serta mitra pemberdayaan ekonomi umat.
Salah satu isu yang mengemuka dalam lokakarya tersebut adalah perlunya menggerakkan ”wakaf tidur” menjadi wakaf produktif. Wakaf dinilai tidak semestinya hanya dipahami sebagai instrumen pembangunan masjid, musala, makam, atau fasilitas ibadah.
Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf juga menopang pengembangan pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, pusat riset, dan pelayanan sosial. Karena itu, pengelolaan wakaf produktif dinilai dapat menjadi salah satu instrumen distribusi kesejahteraan sekaligus penguatan kemandirian ekonomi umat.(*)
Kontributor: Cak Edy
Editor: Abdel Rafi
