JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggulirkan langkah baru dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini identik sebagai sarana konektivitas akan dioptimalkan untuk mendukung pengembangan usaha pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM agar lebih tertata, produktif, dan berdaya saing.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, saat menerima audiensi jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Roy mengatakan, pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
“Kami ingin kawasan infrastruktur jalan, mulai dari jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten dan kota, termasuk kawasan jembatan strategis, dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi pengembangan usaha PKL dan UMKM. Penataan ini diharapkan mampu mendorong mereka naik kelas sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Menurut Roy, penataan kawasan tersebut akan dilakukan dengan tetap mengedepankan fungsi utama ruang publik. Untuk kawasan trotoar, misalnya, pemerintah akan mencari formulasi yang mampu menjaga kenyamanan pejalan kaki sekaligus memberikan ruang usaha yang tertib bagi masyarakat.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem UMKM sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan infrastruktur secara produktif juga diharapkan mendukung terwujudnya basis data tunggal UMKM sebagaimana menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Roy juga menyatakan kesediaannya menghadiri Seminar Nasional dalam rangka Musyawarah Nasional VI APKLI-P yang akan digelar pada 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta. Seminar itu mengangkat tema “Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen“.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menyambut positif komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam memperluas peran infrastruktur bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurut Ali, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi yang menaungi pelaku usaha mikro agar implementasinya dapat berjalan efektif di berbagai daerah.
Ia mengusulkan agar kolaborasi tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dan APKLI-P sebagai landasan pelaksanaan program pemberdayaan PKL dan UMKM secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi komitmen Ditjen Bina Marga. Sinergi yang terbangun secara kelembagaan akan mempercepat lahirnya ruang-ruang usaha yang lebih tertata sehingga semakin banyak PKL dan UMKM yang dapat berkembang serta naik kelas,” kata Ali.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, jajaran pejabat bidang sistem penyelenggaraan jalan dan jembatan, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Dari pihak APKLI-P hadir sejumlah wakil ketua umum, ketua bidang, dan wakil sekretaris jenderal organisasi.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
