JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menjalankan transisi energi yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi pekerja yang terdampak perubahan struktur energi.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, Selasa (23/6/2026).
”Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pembangunan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat, selaras dengan komitmen iklim nasional, serta memberikan perlindungan bagi pekerja terdampak,” kata Jumhur dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam dialog tingkat tinggi yang mempertemukan para menteri dan pimpinan perusahaan energi itu, Jumhur menyampaikan bahwa Indonesia memikul peran penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim dunia. Posisi tersebut tidak terlepas dari kekayaan hayati Indonesia, termasuk hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang menjadi penyangga penting keseimbangan iklim global.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan energi bersih, perlindungan sumber daya alam, dan kepastian masa depan bagi tenaga kerja.
Menurut Jumhur, transisi energi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penggantian sumber energi fosil dengan energi rendah karbon. Peralihan itu juga harus memastikan masyarakat dan pekerja di sektor-sektor terdampak tidak kehilangan akses terhadap pekerjaan yang layak.
Arah kebijakan Indonesia tersebut, kata dia, sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres agar percepatan transisi energi global dilaksanakan secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat tertentu.
Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku industri energi, Guterres menekankan bahwa transisi energi perlu menghasilkan manfaat nyata, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomi masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
Menanggapi seruan itu, Jumhur menyatakan Indonesia siap menerapkan kerangka transisi energi yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan.
”Prioritas kami adalah memastikan arah pembangunan terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra dan pelaku usaha global memperkuat kerja sama multilateral yang transparan dan berkeadilan. Kerja sama itu dinilai penting untuk mendukung pembiayaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas dalam mempercepat transisi energi di negara berkembang.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
