JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama mendorong Presiden Prabowo Subianto memperkuat koordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk mengantisipasi dampak konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap keamanan serta jalur perdagangan maritim Asia Tenggara.
Menurut Rahman, eskalasi konflik di Timur Tengah perlu diantisipasi karena dapat berdampak lebih luas terhadap keamanan pelayaran dan stabilitas ekonomi kawasan. Ia secara khusus menyoroti posisi strategis Selat Malaka dan Laut China Selatan yang menjadi bagian penting dari jalur perdagangan internasional.
“Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif memperkuat komunikasi dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, guna mengantisipasi dampak konflik terhadap keamanan dan stabilitas kawasan,” ujar Rahman dalam keterangannya pada media ini di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Rahman menerima kunjungan pengurus DPD APT2PHI Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/8/2026). Dalam pertemuan itu, pengurus APT2PHI Kabupaten Bekasi juga menyampaikan laporan organisasi serta meminta dukungan atas pencalonan Komarudin Ambarawa sebagai calon Kepala Desa Karang Baru, Cikarang Utara, dan H Sadar Dharmadi sebagai calon Kepala Desa Jati Baru, Cikarang Timur.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Rahman kemudian menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan geopolitik dan potensi dampaknya terhadap Indonesia.
Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo membangun komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan negara-negara ASEAN lainnya termasuk Ketua ASEAN 2026 Filipina untuk membahas langkah antisipasi bersama. Keketuaan Filipina mengusung tema “Navigating Our Future, Together” dengan salah satu prioritas berupa penguatan perdamaian dan keamanan kawasan.
Rahman menilai Selat Malaka memiliki posisi strategis bagi kepentingan ekonomi Indonesia dan kawasan. Gangguan keamanan di jalur pelayaran tersebut, menurut dia, berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perdagangan dan aktivitas ekonomi.
Ia juga mengaitkan potensi dampak konflik Timur Tengah dengan dinamika keamanan di Laut China Selatan. Menurut Rahman, perkembangan konflik global perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan keamanan yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.
“Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar untuk menjaga keamanan wilayah laut dan jalur pelayaran internasional. Karena itu, stabilitas maritim harus menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi perubahan geopolitik global,” katanya.
Rahman merujuk pada posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut dia, posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur pelayaran dan stabilitas kawasan.
Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah menimbulkan perhatian terhadap keamanan jalur pelayaran dan rantai pasok global. Gangguan pada sejumlah titik strategis perdagangan dunia dapat meningkatkan biaya logistik dan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian berbagai negara. Kondisi ini menjadi semakin relevan karena konflik Iran saat ini juga berdampak pada pelayaran di kawasan Selat Hormuz.
Karena itu, Rahman mendorong pemerintah Indonesia untuk mengedepankan diplomasi dan kerja sama regional sebagai langkah antisipasi.
“Indonesia merupakan salah satu negara kunci di ASEAN. Stabilitas keamanan maritim Indonesia juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan Asia Tenggara. Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini melalui kerja sama dan diplomasi kawasan,” ujarnya.
Rahman menegaskan, usulan tersebut dimaksudkan sebagai masukan kepada pemerintah agar Indonesia dapat memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah perubahan konstelasi geopolitik global.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
