JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak memaknai dinamika yang berkembang antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung sebagai pertentangan antar-institusi. Menurut dia, Indonesia justru membutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat penegakan hukum.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (8/7/2026) malam, Gus Lilur mengatakan narasi mengenai adanya “perang” antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak mencerminkan semangat yang selama ini dibangun kedua institusi negara tersebut.
“Bangsa ini membutuhkan kolaborasi Polri dan Kejaksaan, bukan adu kekuatan. Kedua lembaga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan hukum dan menjaga kepentingan negara,” ujar penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu.
Menurut Gus Lilur, polemik yang berkembang lebih tepat dipandang sebagai persoalan komunikasi dan momentum, bukan konflik kelembagaan. Ia menilai publik tidak seharusnya menggiring dinamika tersebut menjadi seolah-olah terjadi perseteruan antara dua institusi penegak hukum.
Ia menyoroti momentum pengumuman penetapan seorang perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli. Menurutnya, waktu penyampaian informasi tersebut memunculkan beragam persepsi di masyarakat.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap dihormati dan dijalankan secara profesional tanpa pandang bulu. Yang perlu menjadi perhatian, kata dia, adalah pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga agar setiap langkah penegakan hukum tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti. Namun, komunikasi antar lembaga juga harus dijaga agar tidak memunculkan persepsi yang dapat mengganggu soliditas aparat negara,” katanya.
Gus Lilur menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi Presiden untuk memperkuat koordinasi di antara para pembantunya, termasuk institusi penegak hukum, sehingga seluruh kebijakan tetap berjalan dalam semangat saling mendukung.
Menurut dia, kepemimpinan nasional diperlukan untuk memastikan Polri dan Kejaksaan Agung tetap bekerja sesuai kewenangan masing-masing dengan menjunjung tinggi profesionalisme serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
“Presiden memiliki posisi strategis untuk menjaga harmoni antar lembaga. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum sekaligus soliditas aparatur negara dalam membangun Indonesia,” ujarnya.
Gus Lilur berharap dinamika yang berkembang saat ini menjadi pelajaran bagi seluruh institusi negara agar semakin memperkuat budaya koordinasi, saling menghormati kewenangan, dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ketika Polri dan Kejaksaan berjalan beriringan, kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat. Semangat itulah yang harus terus dijaga demi mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bersatu,” kata Gus Lilur.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
