PONOROGO, CAKRAWARTA.com – Ribuan warga Kabupaten Ponorogo yang berasal dari kalangan petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja lokal menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Jumat (3/7/2026). Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menggerakkan perekonomian daerah dan mendukung pemenuhan gizi kelompok rentan.
Koordinator aksi, Purwanto, mengatakan massa membawa tiga tuntutan kepada pemerintah. Selain meminta Program MBG tidak dihentikan, mereka juga mendukung pengusutan secara tuntas dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta mendorong pembenahan tata kelola lembaga tersebut agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami juga meminta dugaan korupsi di BGN diusut hingga tuntas dan tata kelola program diperbaiki agar pelaksanaannya semakin baik,” ujar Purwanto.
Menurut dia, Program MBG telah menciptakan dampak berantai bagi perekonomian lokal. Program tersebut membantu menjaga penyerapan hasil pertanian dan peternakan, membuka peluang kerja baru, serta memperluas pasar bagi pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan pangan.
Di sisi lain, program tersebut juga dinilai berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sehingga keberlanjutannya dinilai penting.
Setelah menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mereka diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, didampingi Sekretaris Daerah Agus Sugiarto.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lisdyarita menjelaskan bahwa penghentian sementara Program MBG selama masa libur sekolah merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. Kondisi itu, menurut dia, berdampak pada menumpuknya sejumlah komoditas pangan lokal yang sebelumnya terserap melalui program tersebut.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari solusi agar hasil pertanian dan peternakan lokal tetap terserap selama masa penghentian sementara program. Kebijakan ini berlaku secara nasional, termasuk di Ponorogo,” kata Lisdyarita.
Ia menambahkan, ketika Program MBG kembali berjalan, pemerintah daerah berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo memprioritaskan penggunaan bahan pangan yang diproduksi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, massa membubarkan diri secara damai.(*)
Kontributor: Muh. Nurcholis
Editor: Abdel Rafi
