JAKARTA – Di tengah Aksi Umat Islam 212 Jilid II yang menuntut ditegakkannya keadilan atas kasus penistaan agama Islam dengan terdakwa Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn.) Wiranto mengadakan pertemuan dengan 7 ulama yaitu KH. Moh. Maksum (Bondowoso), KH. Solahuddin Wahid (Tebuireng Jombang), Syech Ali Marbun (Medan), Prof. Dr. KH. Didin Hafifuddin (Jakarta), KH. Dr. M. Yunus (Surabaya), KH. M. Zain (Lasem Jawa Tengah) dan KH. Makhrus (Darunnajah Jakarta) yan mewakili 50 ulama khos se-Indonesia. Demikian disampaikan oleh pengamat politik nasional Rahman Sabon Nama, Selasa (21/2/2017) siang.
Menurut Rahman Sabon pertemuan tersebut tidak sekedar bernilai politis tapi yang terpenting lebih dalam dari itu penting untuk merajut nilai-nilai kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI agar tidak terkoyakkan di tengah kondisi bangsa dan negara kekinian yang kurang kondusif. Dari informasi yang diperolehnya, Rahman Sabon menyatakan bahwa tujuh ulama terkemuka itu memberi berbagai masukan permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, yang dianggap bisa menyelamatkan bangsa dari perpecahan.
“Informasinya, ulama mendiskusikan mengenai kesenjangan ekonomi dan perpecahan antara antara kelompok umat Islam dengan non muslim khususnya kalangan Kristen,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com melalui sambungan telepon.
Bagi pria kelahiran NTT ini, aspek kesenjangan ekonomi dan gelagat perpecahan antar umat rasanya menjadi masif, sehingga sebagai Menkopolhukam, kredibilitas Wiranto akan diuji dalam kondisi bangsa seperti saat ini. Dalam diskusi tersebut, para ulama menegaskan bahwa untuk mengatasinya permasalahan yang ada sangat mudah karena simpul masalahnya ada pada Ahok yang nyata menista kitab suci umat Islam dan menghina ulama. Karenanya, para ulama pada kesempatan tersebut mendesak untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena statusnya sebagai terdakwa.
“Saya kira memang pemerintah harus tegas menegakkan keadilan sesuai aturan yang ada. Jangan sampai terkesan Pemerintah kukuh sampai detik ini seolah membela Ahok. Padahal menurut dakwaan jaksa, secara hukum sudah seharusnys Ahok diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tegas Rahman Sabon menukil sikap para ulama dalam pertemuan dengan Wiranto itu.
Membaca situasi kekinian yang makin runyam ini, Rahman Sabon menyarankan agar jangan sampai umat Islam akan kehilangan kepercayaan pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Apalagi dalam pertemuan yang berlangsung santai tapi serius itu, ketujuh ulama sangat berharap pada Wiranto atas penegakan keadilan apalagi ada kesannya sampai pada adanya upaya kriminalisasi ulama. Karenanya kemudian kedua belah pihak menyepakati komitmen tentang penegakan keadilan, kebangsaan dan persatuan Indonesia.
“Saya yakin pertemuan penting ini bukan sekedar politis tetapi akan membuahkan suatu pemahaman bersama, sama seperti pertemuan saya dengan Pak Wiranto yang memberikan masukan terkait kehidupan sosial politik yang dihadapi rakyat saat ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Rahman Sabon menyatakan bahwa dirinya juga memberikan masukan terkait perlunya pertemuan rekonsiliasi 50 tokoh ulama bangsa se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo agar ulama dan umat Islam sebagai mayoritas bangsa lebih maksimal dalam mendukung dan menyukseskan jalannya pemerintahan.
“Semoga dalam waktu dekat pertemuan 50 ulama khos dengan Presiden bisa terlaksana. InsyaAllah, dampaknya akan bagus untuk meredam dan mendinginkan suasana yang terus memanas ini,” pungkasnya.
(bm/bti)
