Beberapa hari lalu, tepatnya Jum’at (1/5/2026) saya berkesempatan mengikuti Naharul Ijtima’ Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Soko, Tuban. Kali ini, tema yang dipilih tentang kilas balik khidmah nahdliyyah di akar rumput.
Tiba-tiba, muncul dalam benak saya sebuah pertanyaan sederhana. Dari mana seharusnya kebijakan organisasi seperti NU lahir? Apakah dari ruang rapat yang nyaman di lantai atas kantor Pengurus Besar NU (PBNU) atau Pengurus Wilayah NU (PWNU)? Atau, dari keluh kesah guru madrasah yang sertifikasinya belum cair? Atau, dari petani yang kesulitan mendapatkan pupuk ditambah harga jual yang tak pasti karena panjangnya rantai distribusi?
NU sebagai organisasi Islam yang beranggota hampir 57% dari total penduduk muslim atau lebih dari 100 juta jiwa, harusnya sudah memiliki jawabannya. Dan, saya yakin jawabannya ada di Majelis Wakil Cabang.
Ibarat seorang komandan perang saat akan mengambil keputusan. Hanya ada dua pilihan. Membaca peta di markas besar yang bersih dan tertata, atau turun langsung ke medan perang dan merasakan sendiri kondisi tanahnya. Keduanya penting. Tapi kalau harus memilih mana yang lebih akurat untuk memahami situasi nyata, jawabannya jelas yaitu turun ke lapangan.
Menurut saya, seperti itulah posisi MWC NU. Ia bukan sekadar level struktural di antara Pengurus Cabang NU (PCNU) dan Pengurus Ranting (PRNU). MWC adalah titik temu. Tempat di mana kebijakan dari atas bertemu dengan realitas yang tumbuh dari bawah. Denyut nadi warga paling terasa.
Berbeda dengan PBNU yang merumuskan arah nasional, atau PWNU yang membaca peta regional, MWC NU bekerja di level kecamatan. Tempat di mana kehidupan warga NU benar-benar berlangsung.
NU tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan biasa. Ada tiga pilar besar yang menjadi tanggung jawab atau Khidmah dari jam’iyyah ini. Ketiganya hanya bisa ditunaikan dengan baik jika ada pemahaman mendalam tentang kondisi umat di lapangan.
Pertama, Ishlahiyyatul Ummah. Yaitu, upaya memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan kerusakan. Khidmah ini tidak bisa dikerjakan dari jarak jauh. Konflik antar warga, ketegangan sosial, atau penyebaran paham yang meresahkan, paling cepat terdeteksi oleh mereka yang sehari-hari bergaul dengan masyarakat. MWC NU adalah “radar sosial” yang paling sensitif. Sebelum masalah membesar dan sampai ke meja PCNU atau bahkan media, MWC sudah bisa bergerak lebih dulu. Menengahi, meredam, dan menyembuhkan.
Kedua, Himayatul Ummah. Artinya, upaya untuk menjaga umat dari segala resistensi dan ancaman. Apapun bentuknya. Ancaman terhadap umat bukan selalu datang dalam bentuk yang kasat mata. Kadang ia hadir perlahan. Siapa yang paling tahu ancaman apa yang sedang mengendap di suatu komunitas? Bukan analis di Jakarta atau pusat-pusat kota. Tapi pengurus MWC yang tiap hari bertemu warganya, shalat berjamaah bersama mereka, dan duduk di musholla yang sama.
Ketiga, Taqwiyyatul Ummah. Khidmah ini dimengerti sebagai penguatan umat melalui pendidikan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Di sinilah letak strategisnya MWC NU. Apa sebab? Karena penguatan umat harus berbasis kebutuhan nyata, bukan asumsi. Pendampingan apa yang dibutuhkan oleh umat? Program ekonomi model apa yang cocok? Pertanyaan semacam ini hanya bisa dijawab dengan tepat oleh mereka yang dekat dengan realitas. Dan, sekali lagi, MWC ada di posisi itu.
Saya menemukan ada kesalahkaprahan yang cukup umum. MWC sering dianggap hanya sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan atas. Meneruskan instruksi dari PBNU ke PWNU, ke PCNU, ke MWC, ke PRNU, lalu ke jamaah. Saya punya pengalaman cukup lama soal ini. Dan, menurut saya, pandangan semacam ini tidak salah sepenuhnya, namun jauh dari kata lengkap.
MWC NU bukan sekadar pipa penyalur. Tetapi seperti lensa atau alat optik yang memfokuskan cahaya dari dua arah sekaligus. Dari atas, ia menerima visi dan kebijakan organisasi. Dari bawah, ia menangkap realitas jamaah: kebutuhan mereka, harapan mereka, bahkan keluhan mereka yang kadangkala tidak pernah sampai ke telinga pengurus pusat. Biasanya karena terjadi reduksi.
Fungsi MWC sebagai lensa inilah yang menjadi komponen paling kritis dan esensial. Tanpa MWC yang kuat dan responsif, kebijakan Jam’iyyah, apapun bentuknya, hanya akan terlihat bagus di atas kertas namun berpotensi besar meleset dari sasaran. Program yang dirancang untuk memberdayakan justru tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Oleh sebab itu, dari MWC lah khidmah lil ummah dimulai. Sebuah fondasi yang menopang semua kerja besar NU. Khidmah bukan sekadar pelayanan dalam pengertian birokratis. Khidmah lahir dari kesadaran bahwa organisasi ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan harkat martabat manusia. Dan, khidmah yang tulus selalu dimulai dari mendengarkan, untuk memahami sebelum bertindak. Dari turun sebelum memutuskan.
MWC NU adalah institusi yang paling dekat dengan posisi itu. Ia hidup di antara jamaah, bukan di atas mereka. Ia merasakan apa yang dirasakan umat, bukan sekadar membaca laporannya. Mungkin, inilah alasannya kenapa dalam satu “slide” materi kaderisasi tingkat dasar NU, MWC NU mendapat porsi khusus. Yaitu, arus utama pelaksanaan agenda strategis dari pusat untuk menjawab “siapa”, “berapa”, “dimana”, dan “butuhnya apa”.
Dengan demikian, jika NU ingin tiga pilar khidmahnya benar-benar bekerja, maka memperkuat MWC bukan pilihan, melainkan keharusan. MWC NU harus naik kelas, sebagaimana fungsi strategisnya.
Jika empat pertanyaan tersebut mampu dijawab MWC dengan yakin, maka ia bukan lagi sekadar lensa melainkan kompas. Dan, dengan kompas yang tepat, perjalanan panjang NU menuju kemaslahatan umat akan jauh lebih terencana, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna. Semoga.(*)
ABDUR RAHIM
Warga NU dan tinggal di Desa Simo, Kabupaten Tuban
