WAMENA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah bersama tokoh adat, tokoh agama, unsur gereja, TNI-Polri, dan berbagai elemen masyarakat menyatakan konflik antar suku yang sempat terjadi di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, telah berakhir. Setelah ketegangan yang memicu keresahan warga, pemerintah kini memusatkan perhatian pada pemulihan masyarakat terdampak serta penguatan stabilitas sosial dan pemerintahan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan, situasi keamanan mulai berangsur kondusif setelah seluruh pihak sepakat menghentikan pertikaian dan mengedepankan jalur damai.
“Konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” ujar Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, pada Sabtu (16/5/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga pimpinan gereja.
Konflik yang pecah pada Jumat (15/5/2026) dilaporkan melibatkan kelompok masyarakat dari Suku Dani dan Suku Kurima. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan tokoh keagamaan bergerak cepat melakukan mediasi guna mencegah bentrokan meluas.
Dalam pertemuan bersama pemerintah, gereja, MRP, LMA, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, seluruh pihak sepakat menghentikan pertikaian mulai Sabtu. Massa dari masing-masing kelompok juga akan dipulangkan secara bertahap ke daerah asal untuk meredakan ketegangan di lapangan.
Seruan damai turut disampaikan para pemuka gereja dan tokoh masyarakat yang mengajak warga kembali merawat persaudaraan, cinta kasih, dan semangat hidup bersama di tengah keberagaman masyarakat Papua Pegunungan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri disebut tengah menyiapkan regulasi daerah berupa perdasus dan perdasi untuk memperkuat mekanisme pencegahan konflik di masa mendatang. Di sisi lain, aparat penegak hukum diminta tetap menindak tegas pelaku kekerasan maupun provokator yang memicu pertikaian.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk penanganan pengungsi dan warga terdampak konflik.
Di tengah upaya pemulihan, Ketua Yayasan Misi Tabur Tuai dan Tim Doa 8 Mendominasi Papua Pegunungan, Elisabet Mifa Kogoya, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam saling tuding maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Menurut dia, isu provokatif dan kabar bohong hanya akan memperkeruh suasana serta menghambat proses rekonsiliasi yang sedang dibangun bersama.
Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan masih melakukan pendataan korban serta pemulihan situasi di sejumlah titik terdampak. Warga diimbau tetap tenang, kembali beribadah dengan damai pada hari ini, Minggu (17/5/2026), dan mulai menjalankan aktivitas secara bertahap.
Di tengah proses penanganan konflik tersebut, perhatian masyarakat juga tertuju pada musibah putusnya Jembatan Uwe yang dilaporkan menelan 33 korban jiwa. Hingga kini, 22 korban telah ditemukan, sementara 11 lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan SAR dan TNI.
Tokoh gereja dari Badan Pekerja Klasis Lembah Balim Wamena pun mengajak seluruh masyarakat mengedepankan dialog dan penyelesaian damai sebagai jalan utama menjaga persatuan dan ketenteraman di Papua Pegunungan.(*)
Kontributor: M. Rudolf
Editor: Abdel Rafi
