Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai investasi negara untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Namun sebuah investasi publik hanya dapat dibenarkan ketika sistem pelaksanaannya mampu menjamin keamanan penerimanya. Dalam konteks program pangan, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya pada banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi pada satu hal yang paling mendasar: makanan tersebut aman dikonsumsi.
Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya setelah mengonsumsi makanan MBG menjadi sinyal bahwa fondasi keamanan program ini masih rapuh. Peristiwa ini tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden teknis biasa atau sekadar kesalahan lapangan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kejadian keracunan pada program makan massal hampir selalu menunjukkan adanya kegagalan sistem pengendalian keamanan pangan, mulai dari proses penyimpanan bahan, pengolahan makanan, hingga pengawasan kualitas distribusi.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan setelah muncul fakta bahwa 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal SLHS merupakan standar minimum untuk memastikan dapur dan proses produksi pangan memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi yang layak. Artinya, program yang menyasar konsumsi jutaan anak justru masih dijalankan di tengah kesiapan sanitasi yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Ketiadaan SLHS bukan persoalan administratif semata. Sertifikat ini merupakan indikator bahwa dapur telah melalui proses pemeriksaan terhadap sanitasi lingkungan, sumber air, pengelolaan limbah, kebersihan peralatan, hingga higiene tenaga pengolah makanan. Ketika standar dasar ini belum dipenuhi, maka risiko kontaminasi pangan menjadi jauh lebih besar. Dalam program makan massal, satu titik lemah saja dapat berdampak pada ratusan bahkan ribuan penerima makanan dalam waktu bersamaan.
Keamanan Pangan Belum Siap
Dalam ilmu gizi, keamanan pangan (food safety) merupakan fondasi utama setiap intervensi pangan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama menegaskan bahwa pangan yang terkontaminasi dapat memicu penyakit bawaan pangan (foodborne disease) yang berdampak serius, terutama pada anak-anak. Karena itu, program gizi tanpa sistem keamanan pangan yang kuat justru berpotensi menciptakan beban kesehatan baru.
Masalah terbesar dalam program makan massal bukan berada pada distribusi administratif, melainkan pada dapur. Titik paling kritis berada pada penyimpanan bahan pangan, pengendalian suhu, kualitas air, sanitasi alat, higiene penjamah makanan, serta durasi distribusi makanan. Kesalahan kecil dalam rantai ini dapat menyebabkan kontaminasi bakteri dan memicu keracunan dalam jumlah besar.
Kasus Surabaya menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan lagi potensi risiko, melainkan sudah menjadi kejadian nyata. Ketika dapur penyedia makanan belum seluruhnya memenuhi standar higiene sanitasi, maka risiko kontaminasi akan terus terbuka. Dalam situasi seperti ini, memperluas cakupan program tanpa memastikan kesiapan sistem keamanan pangan justru berbahaya.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan keberanian untuk mengambil jeda kebijakan melalui moratorium sementara pelaksanaan MBG di wilayah yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Moratorium bukan berarti menolak program, melainkan langkah korektif untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih besar. Dalam kebijakan kesehatan masyarakat, penghentian sementara perluasan program sering kali diperlukan ketika sistem pengamanan belum siap berjalan optimal.
Langkah ini penting agar pemerintah memiliki ruang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG, memastikan kepemilikan SLHS, memperbaiki fasilitas sanitasi, memperkuat sistem pengawasan mutu, serta melatih tenaga pengolah makanan secara lebih ketat. Tanpa pembenahan mendasar, kasus serupa sangat mungkin terus berulang di daerah lain. Bahkan dalam jangka panjang, kejadian keracunan yang terus berulang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program gizi pemerintah secara keseluruhan.
Moratorium demi Perlindungan Anak
Moratorium pendirian SPPG baru perlu dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, bukan hambatan terhadap program. Sebab dalam intervensi pangan, prinsip utama yang harus dipegang adalah do no harm, jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan justru menimbulkan risiko kesehatan baru.
Selama ini, diskusi mengenai MBG terlalu sering berfokus pada target distribusi dan perluasan cakupan, sementara isu keamanan pangan belum ditempatkan sebagai prioritas utama. Padahal keberhasilan program pangan publik sangat ditentukan oleh kualitas sistem quality control dan pengawasan lapangan. Program sebesar MBG tidak dapat dijalankan hanya dengan semangat besar, tetapi harus ditopang oleh disiplin keamanan pangan yang ketat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap dapur penyedia makanan benar-benar layak sebelum makanan diberikan kepada anak-anak. Seluruh SPPG harus memiliki SLHS, fasilitas penyimpanan yang sesuai standar, alat pemantauan suhu, sistem sanitasi yang baik, dan mekanisme pengawasan rutin. Selain itu, kejadian keracunan harus ditelusuri secara transparan untuk menemukan akar masalah, bukan sekadar dianggap sebagai kesalahan teknis sesaat.
MBG adalah program yang terlalu penting untuk dijalankan dengan standar minimum. Justru karena program ini menyangkut masa depan generasi, maka negara tidak boleh terburu-buru menempatkan distribusi di atas keamanan. Dalam kebijakan pangan, makanan yang tidak aman bukan lagi intervensi gizi, tetapi risiko kesehatan masyarakat.
Kasus Surabaya seharusnya menjadi titik refleksi bahwa keamanan pangan tidak boleh berjalan di belakang ambisi program. Moratorium sementara pada wilayah yang belum siap bukan bentuk kemunduran, melainkan langkah rasional untuk memastikan bahwa ketika MBG berjalan, program ini benar-benar aman, layak, dan melindungi anak-anak Indonesia. Semoga.(*)
MAHMUD ADITYA RIFQI
Dosen dan Peneliti Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
