SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Persoalan kesehatan mental remaja kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap dalam dunia pendidikan. Tingginya angka gangguan mental, perundungan, hingga rendahnya akses bantuan psikologis menjadikan sekolah dituntut hadir bukan hanya sebagai ruang belajar akademik, tetapi juga tempat tumbuh yang aman bagi kesehatan mental siswa.
Pakar Psikologi Universitas Airlangga (UNAIR), Wiwin Hendriani, menilai banyak program kesejahteraan (well-being) di sekolah gagal memberikan dampak jangka panjang karena hanya diposisikan sebagai program tambahan, bukan bagian dari budaya sekolah.
Ketua Program Studi Magister Psikologi UNAIR itu mengungkapkan bahwa tantangan kesehatan mental remaja di kawasan Asia Tenggara semakin kompleks. Selain masih kuatnya stigma terhadap gangguan mental, perilaku mencari bantuan atau help-seeking behavior di kalangan remaja juga masih rendah.
“Kesejahteraan dalam pendidikan bukan isu sampingan, melainkan isu sentral. Di Asia Tenggara, tantangan kita bukan hanya soal tingginya kasus, tetapi juga rendahnya visibilitas dan akses terhadap layanan kesehatan mental,” ujar Wiwin.
Ia memaparkan, satu dari tujuh remaja di dunia mengalami gangguan mental. Sementara itu, kawasan Asia Pasifik menampung sekitar 60% populasi remaja global. Dalam kondisi tersebut, bunuh diri bahkan menjadi salah satu penyebab utama kematian remaja di dunia.
Menurut Wiwin, banyak sekolah sebenarnya telah memiliki program terkait kesejahteraan siswa. Namun, implementasinya sering kali bersifat jangka pendek, bergantung pada figur tertentu, dan tidak terintegrasi dalam sistem pendidikan sehari-hari.
“Kita masih sering melihat wellbeing hanya sebagai program tambahan atau kegiatan sesaat. Akibatnya, ada jarak antara kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dengan praktik kesejahteraan yang benar-benar hidup di sekolah,” katanya.
Ia menekankan perlunya perubahan pendekatan dari sekadar intervensi sesaat menuju pembangunan ekosistem sekolah yang sehat secara psikologis. Upaya tersebut, menurut dia, harus dimulai dari ruang kelas, pola relasi guru dan siswa, hingga kebijakan sekolah secara menyeluruh.
“Kalau ingin program kesejahteraan bertahan lama, pendekatannya harus terintegrasi di semua level. Sekolah tidak cukup hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman dan mendukung tumbuh kembang mental siswa,” ujarnya.
Wiwin juga mendorong sekolah membangun sistem kesejahteraan yang terukur, adaptif, dan sesuai dengan konteks sosial masing-masing lingkungan pendidikan. Ia menilai keberhasilan program kesehatan mental sangat bergantung pada konsistensi praktik sehari-hari, etika pelaksanaan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Melalui berbagai forum dan workshop yang digelar, ia berharap isu kesehatan mental remaja tidak lagi diposisikan sebagai agenda tambahan, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun pendidikan yang manusiawi dan berkelanjutan.(*)
Kontributor: Maia C
Editor: Abdel Rafi
