JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketahanan energi Indonesia dinilai belum sepenuhnya aman. Di balik kondisi yang tampak stabil, tersimpan sejumlah risiko besar yang sewaktu-waktu dapat mengguncang ekonomi nasional. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Mayjen TNI Dr. Farid Makruf, MA., mengungkapkan bahwa struktur energi nasional masih menyisakan kerentanan serius.
Farid menilai, Indonesia memang relatif tangguh dalam menghadapi tekanan energi global, terutama karena ditopang produksi batu bara domestik, gas, serta kebijakan pengendalian pasokan dalam negeri.
Namun, ketangguhan itu dinilai belum mencerminkan kondisi yang sepenuhnya aman.
“Ketahanan energi Indonesia saat ini belum seimbang. Kita terlihat kuat, tetapi masih memiliki titik rapuh yang signifikan,” ujar Farid dalam rekomendasi strategis di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, risiko terbesar terletak pada ketergantungan tinggi terhadap impor minyak. Data terbaru menunjukkan impor minyak mentah Indonesia mencapai 17,5 juta ton pada 2025, disertai nilai impor hasil minyak sebesar 23,46 miliar dollar AS.
Kondisi ini membuat perekonomian nasional sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global.
“Begitu harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa pada inflasi, terutama melalui sektor transportasi dan distribusi logistik,” kata Farid.
Selain itu, distribusi energi yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur jaringan juga memperlemah elastisitas sistem energi nasional. Dalam situasi krisis global, kondisi ini berpotensi menghambat stabilitas pasokan di berbagai wilayah.
Di sisi lain, percepatan energi baru terbarukan (EBT) dinilai masih tertinggal. Bauran EBT sektor listrik pada 2025 baru mencapai 15,75 persen, meski kapasitas pembangkit terus bertambah.
Padahal, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar dan dapat menjadi kunci mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
“Masalahnya bukan pada potensi, tetapi pada kecepatan eksekusi. Mulai dari kesiapan jaringan, regulasi, hingga kepastian investasi,” ujarnya.
Farid menegaskan, dalam perspektif ketahanan nasional, energi harus diposisikan sebagai isu strategis lintas sektor, bukan sekadar urusan teknis.
Ketahanan energi, lanjut dia, tidak hanya diukur dari ketersediaan pasokan saat ini, tetapi juga kemampuan negara menjaga stabilitas fiskal, industri, dan mobilitas publik dalam jangka panjang.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Lemhannas mendorong strategi dua jalur. Pertama, menjaga stabilitas jangka pendek melalui optimalisasi energi fosil domestik. Kedua, mempercepat transisi menuju energi bersih dan efisiensi energi.
Pendekatan ini dinilai penting agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan berkepanjangan pada impor energi.
Farid juga menekankan pentingnya menjadikan efisiensi energi sebagai langkah cepat dan strategis.
“Efisiensi energi adalah solusi yang paling cepat dan relatif murah untuk menekan konsumsi tanpa menunggu pembangunan infrastruktur baru,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat cadangan energi nasional, mengembangkan substitusi energi domestik seperti biofuel dan elektrifikasi transportasi, serta memastikan transisi energi berjalan secara adil bagi masyarakat.
Peringatan dari Mayjen TNI Farid Makruf ini menegaskan satu hal: ketahanan energi Indonesia belum sepenuhnya aman. Tanpa langkah percepatan dan pembenahan struktural, berbagai risiko yang ada berpotensi berkembang menjadi krisis nyata di masa depan.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
