“Algoritme adalah serangkaian instruksi matematika yang digunakan platform digital untuk menyaring, mengatur, dan menampilkan informasi kepada pengguna. Kekuatan algoritma bukan hanya bekerja untuk menyesuaikan konten dengan minat individu, namun punya kuasa yang lebih besar dengan membentuk persepsi kolektif dan bahkan menggeser arah opini publik secara masif.” — Ali Rif’an dan Entis Somantri dalam Algoritme Opini Publik: Perspektif Sejarah dan Transformasi Digital (2025).
Kasus pemotongan video ceramah Jusuf Kalla di UGM yang kemudian dilaporkan oleh 40 Ormas Islam memperlihatkan betapa rapuhnya ruang publik digital ketika pesan damai dapat dipelintir menjadi senjata politik identitas.
Ceramah panjang Jusuf Kalla (JK) yang menekankan perdamaian dan kebersamaan kehilangan makna aslinya ketika dipotong dan disebarkan tanpa konteks, sehingga menimbulkan tafsir baru yang dianggap menyesatkan.
Reaksi keras muncul, dengan koalisi 40 Ormas Islam (Ormasi) melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemelintiran pesan yang berpotensi mengadu domba umat beragama.
Din Syamsuddin menegaskan bahwa tindakan itu bukan sekadar editing, melainkan upaya sistematis menghilangkan pesan damai.
Sebaliknya, Ade Armando membantah tuduhan tersebut dan menyebut unggahannya sebagai kritik sah dalam demokrasi.
Pertarungan narasi ini memperlihatkan tajamnya polarisasi ketika agama dan politik bersinggungan di ruang digital.
Fenomena ini menjadi cermin bagaimana politik identitas bekerja di era media sosial.
Pemotongan konten dapat mengubah makna asli, memperkuat identitas kelompok, dan memperuncing perbedaan.
Bagi Ormasi, manipulasi video bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman terhadap harmoni sosial yang harus direspons dengan jalur hukum.
Media sosial, dengan algoritmanya yang mendorong keterlibatan emosional, menjadi arena utama penyebaran narasi yang mudah sekali dipelintir untuk kepentingan politik.
Dampak sosialnya jelas dimana masyarakat semakin rentan terhadap disinformasi yang memanfaatkan simbol agama dan tokoh nasional.
Dampak politiknya pun signifikan, karena reaksi 40 Ormasi menunjukkan bahwa politik identitas masih menjadi kekuatan besar dalam dinamika politik Indonesia.
Dari sini muncul pelajaran penting bahwa literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keharusan agar publik mampu membedakan pesan asli dari narasi manipulatif.
Sebagai kritik analitik, buku Political Tribes karya Amy Chua dan A Theory of Semiotics karya Umberto Eco memberi kerangka untuk membaca kasus ini.
Dalam Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations (2018), Ami Chua (63), Profesor hukum dari Yale, menegaskan bahwa manusia bersifat kesukuan dan identitas kelompok yang paling penting mulai dari etnis, agama, sekte, atau klan, sering kali lebih kuat daripada ideologi.
Demikian pula, Chua menegaskan bahwa “Manusia bersifat kesukuan. Kita perlu menjadi bagian dari kelompok. Di banyak bagian dunia, identitas kelompok yang paling penting -yang membuat orang rela membunuh dan mati demi identitas tersebut- adalah identitas etnis, agama, sekte, atau berbasis klan.”
Ia mengkritik kebutaan elite politik Amerika yang cenderung melihat dunia hanya dalam kerangka ideologi besar seperti kapitalisme versus komunisme atau demokrasi versus otoritarianisme, sehingga gagal memahami kekuatan politik identitas di Vietnam, Irak, maupun Afghanistan.
Dalam kasus Vietnam, misalnya, Washington tidak menyadari bahwa sebagian besar kapitalis Vietnam berasal dari minoritas Tionghoa yang dibenci, sehingga setiap kebijakan pro pasar justru memperburuk sentimen anti AS.
Kritik Chua terhadap elite politik Amerika yang gagal memahami kekuatan identitas kelompok di Vietnam, Irak, dan Afghanistan relevan dengan konteks Indonesia, di mana politik identitas berbasis agama dan suku kerap muncul dalam kontestasi politik.
Ia juga menyoroti polarisasi domestik di Amerika dengan kalimat,”Di Amerika saat ini, setiap kelompok merasa terancam: orang kulit putih dan kulit hitam, orang Latin dan Asia, pria dan wanita, liberal dan konservatif… Ada perasaan meluas tentang penganiayaan dan diskriminasi kolektif.”
Pesan ini mengingatkan bahwa tanpa pengakuan atas perbedaan dan ketidaksetaraan, demokrasi mudah terjebak dalam polarisasi berbahaya.
Selain itu, Chua menolak slogan persatuan yang dangkal, dan justru menyerukan, “Persatuan yang lebih sulit yang mengakui realitas perbedaan kelompok dan memerangi ketidakadilan mendalam yang memecah belah kita.”
Pesan ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana politik identitas berbasis agama dan suku kerap muncul dalam kontestasi politik.
Kritik Chua mengingatkan bahwa tanpa pengakuan atas perbedaan dan ketidaksetaraan, demokrasi mudah terjebak dalam polarisasi yang berbahaya.
Political Tribes adalah karya penting yang menyoroti bagaimana identitas kelompok dapat mengalahkan ideologi dan merusak tatanan politik.
Dengan reputasi akademik yang kuat, Amy Chua menghadirkan analisis tajam yang patut direnungkan, terutama dalam konteks kontroversi politik identitas suku dan agama yang masih relevan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Lebih lanjut, Umberto Eco (1932-2016), melalui A Theory of Semiotics (1979), menekankan bahwa tanda tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam jaringan kode yang sarat kepentingan.
Ia menulis tentang “ideological code switching,” yakni bagaimana tanda-tanda bergeser makna sesuai kepentingan kekuasaan.
Konsep “pergeseran kode ideologis“ cukup relevan dengan kasus pemotongan video Jusuf Kalla, di mana pesan damai dipelintir menjadi narasi politik identitas.
Eco pun menunjukkan bahwa semiotika tidak bisa dilepaskan dari politik, karena setiap tanda adalah produk budaya yang membawa nilai, bias, dan kepentingan.
Dalam konteks kontemporer, gagasan Eco membantu kita memahami bagaimana politik identitas bekerja melalui simbol-simbol agama dan suku, serta bagaimana media massa dan media sosial memperkuat atau memelintir makna demi tujuan tertentu
Eco juga menggarisbawahi “overcoding and undercoding,” proses di mana pesan politik bisa dipadatkan atau dipotong dan dikemas agar diperluas maknanya melalui manipulasi tanda.
Ia menegaskan bahwa “the message as an open form” memungkinkan interpretasi beragam, tetapi dalam politik interpretasi itu sering dikendalikan oleh kekuasaan untuk membatasi makna yang dianggap sah.
Dengan kerangka ini, Eco menunjukkan bahwa semiotika tidak bisa dilepaskan dari politik, karena setiap tanda adalah produk budaya yang membawa nilai, bias, dan kepentingan.
Polemik video ceramah Jusuf Kalla dan laporan 40 Ormasi menegaskan bahwa politik identitas di Indonesia masih sangat sensitif.
Manipulasi konten digital dapat dengan cepat mengubah pesan damai menjadi sumber pemantik konflik.
Dari kritik dan analisis Amy Chua dan Umberto Eco memperlihatkan bahwa politik identitas dan semiologi tanda adalah dua sisi yang saling menguatkan dalam memahami bagaimana narasi publik dibentuk, dipelintir, dan digunakan untuk kepentingan tertentu.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa demokrasi membutuhkan etika komunikasi publik, literasi digital, dan kesadaran kritis terhadap tanda-tanda politik agar ruang digital tidak berubah menjadi arena yang merusak persatuan bangsa.(*)
#coverlagu: “Sapu Lidi Persatuan” adalah single terbaru dari grup musik Pusaka Vibes yang resmi dirilis pada 13 Agustus 2024 di bawah label Indonesium. Lagu ini sebelumnya sudah dipublikasikan di SoundCloud pada 7 Agustus 2024, dan kini tersedia di berbagai platform digital termasuk YouTube.
REINER EMYOT OINTOE
Fiksiwan
