
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Indonesia kian mengintensifkan diplomasi pendidikan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing global. Melalui Webinar Series Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) bersama Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO yang berlangsung sejak 25 April 2026 lalu hingga 5 Mei 2026 mendatang, Indonesia menyasar penguatan kerja sama dengan sejumlah negara kunci di kawasan Asia Pasifik, yakni Thailand, Filipina, dan Australia.
Pada sesi yang digelar Rabu (30/4/2026), sebanyak 108 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan pendidikan mengikuti forum yang membahas peluang studi dan kolaborasi lintas negara tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk memperluas akses informasi pendidikan global, memperkuat jejaring akademik internasional, serta mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Upaya ini juga selaras dengan tren meningkatnya mobilitas mahasiswa Indonesia ke luar negeri.
Data UNESCO Institute for Statistics mencatat, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri mencapai sekitar 59.224 orang pada 2024. Angka tersebut menempatkan Indonesia di kisaran peringkat ke-22 dunia, dengan kawasan Asia Pasifik, Australia, dan Eropa Barat sebagai tujuan utama.
Dalam forum tersebut, para Atase Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan perkembangan sistem pendidikan, peluang studi, serta potensi kerja sama di negara akreditasi masing-masing, disertai data terkini terkait jumlah pelajar Indonesia dan kebijakan pendidikan yang relevan.
Atdikbud KBRI Bangkok, Cyti Daniela Aruan, menjelaskan bahwa Thailand dengan populasi sekitar 70,3 juta jiwa memiliki lebih dari 154 institusi pendidikan tinggi yang terus berkembang melalui kebijakan inovatif seperti Higher Education Sandbox serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Saat ini terdapat sekitar 1.155 pelajar Indonesia di Thailand, baik dalam program penuh maupun jangka pendek.
“Kami melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan riset terapan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Cyti.
Sementara itu, Atdikbud KBRI Manila, Nina Yulianti, menguraikan sistem pendidikan Filipina yang dikelola melalui tiga lembaga utama, yakni DepEd, CHED, dan TESDA. Negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau ini menyediakan pendidikan gratis bagi warga negara pada jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri, meski mahasiswa asing tetap dikenai biaya tambahan.
Saat ini terdapat sekitar 300 pelajar Indonesia di Filipina, terutama di kawasan National Capital Region dan Mindanao. Nina menilai, biaya pendidikan yang relatif terjangkau serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar menjadi daya tarik utama.
“Filipina menawarkan kombinasi biaya yang kompetitif dan lingkungan akademik berbahasa Inggris, sehingga menjadi salah satu alternatif strategis bagi mahasiswa Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, sistem pendidikan Filipina juga terhubung dengan standar internasional melalui berbagai pemeringkatan global, seperti WURI, Times Higher Education (THE), UI GreenMetric, dan QS Asia University Rankings. Dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia diperkuat melalui program magang, pengabdian masyarakat, serta fasilitasi lisensi profesional oleh Professional Regulation Commission (PRC), terutama di bidang keperawatan.
Adapun Atdikbud KBRI Canberra, Yuli Rahmawati, menegaskan posisi Australia sebagai salah satu destinasi utama pendidikan tinggi bagi mahasiswa Indonesia. Jumlah pelajar Indonesia di negara tersebut saat ini telah melampaui 30.000 orang.
Australia juga memiliki sembilan universitas yang masuk dalam 100 besar dunia berdasarkan berbagai pemeringkatan global. Hal ini mencerminkan kualitas pendidikan tinggi yang kompetitif di tingkat internasional.
“Australia menawarkan ekosistem pendidikan yang kuat, didukung berbagai peluang beasiswa dan kolaborasi riset yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan akademisi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global,” ujar Yuli.
Diskusi dalam webinar berlangsung interaktif. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait peluang studi lanjut, mobilitas akademik, pengakuan kualifikasi, serta skema kerja sama penelitian. Forum ini sekaligus menjadi ruang pertukaran informasi bagi calon mahasiswa dan akademisi yang mempertimbangkan studi di kawasan Asia Pasifik.
Melalui kegiatan ini, para Atdikbud bersama Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui kerja sama internasional yang berbasis kebutuhan dan peluang strategis.
Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan jumlah mobilitas mahasiswa, tetapi juga kualitas kolaborasi akademik, termasuk riset bersama, pertukaran dosen, serta pengembangan kurikulum berbasis global.
Tingginya antusiasme peserta mencerminkan meningkatnya minat terhadap pendidikan global, sekaligus kebutuhan akan informasi yang kredibel dan terstruktur. Webinar ini diharapkan menjadi katalis bagi lahirnya kolaborasi konkret antara Indonesia dan negara mitra, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pendidikan global yang kian kompetitif.(*)
Editor: Abdel Rafi








