JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin (27/4/2026) malam, memantik sorotan tajam terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut insiden ini sebagai “alarm keras” bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya andal dalam melindungi penumpang.
Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo, menilai kecelakaan tersebut bukan sekadar peristiwa insidental, melainkan indikasi adanya persoalan mendasar dalam sistem keselamatan kereta api.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Kalau sistem bekerja optimal, kecelakaan seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak dini,” ujar Rio dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
YLKI menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Korban luka perlu mendapatkan perawatan medis terbaik, termasuk pemulihan fisik dan psikologis. Sementara itu, operator diminta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh korban, termasuk yang meninggal dunia.
Di saat yang sama, YLKI mempertanyakan keandalan infrastruktur serta sistem keselamatan yang digunakan operator. Menurut Rio, kegagalan pada sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu indikator adanya celah serius yang tidak boleh diabaikan.
“Di era teknologi, kegagalan sistem keselamatan bukan hal sepele. Ini menunjukkan ada yang harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.
YLKI juga mendesak pemerintah untuk memastikan santunan bagi korban diberikan secara cepat, transparan, dan tanpa prosedur yang berbelit. Negara, kata Rio, harus hadir aktif dalam menjamin hak-hak konsumen.
Lebih lanjut, YLKI meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi segera melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka. Investigasi tersebut penting untuk memastikan apakah kecelakaan dipicu oleh faktor force majeure, human error, atau justru kegagalan sistem.
Selain itu, aspek keselamatan bagi kelompok rentan turut menjadi perhatian. YLKI mendorong evaluasi terhadap fasilitas di dalam gerbong, termasuk penempatan gerbong khusus bagi perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas agar lebih aman dalam situasi darurat.
Di luar itu, YLKI menekankan pentingnya pembenahan sistem perlintasan kereta api. Pemerintah daerah diminta aktif menertibkan perlintasan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Bagi penumpang terdampak, operator juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas terkait keberangkatan, penjadwalan ulang, maupun pengembalian dana. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Sebagai langkah jangka panjang, YLKI mendorong pemisahan jalur antara kereta jarak jauh dan kereta komuter guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.
“Keselamatan adalah hak dasar konsumen. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk reformasi total sistem keselamatan transportasi publik,” kata Rio.
Kecelakaan Argo Bromo Anggrek-KRL bukan hanya tragedi transportasi, tetapi juga penanda bahwa sistem keselamatan yang ada sedang diuji. Di tengah tuntutan perbaikan menyeluruh, publik kini menunggu langkah konkret, apakah “alarm keras” ini akan benar-benar direspons, atau kembali berlalu tanpa perubahan berarti.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
