JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi kemarau ekstrem pada 2026 yang diprediksi datang lebih awal, mulai April, dengan durasi lebih panjang dan kondisi lebih kering dari biasanya. Situasi ini dinilai berisiko memicu krisis air bersih, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September, dengan sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia mengalami puncak kekeringan pada Agustus. BMKG juga mengingatkan potensi kekeringan ekstrem dan meningkatnya risiko kebakaran hutan, seiring peralihan iklim menuju fase netral hingga El Nino.
Merespons peringatan tersebut, Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PAM Jaya untuk segera memperkuat langkah antisipasi guna mencegah krisis air bersih.
Anggota Presidium JATA yang juga Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto, menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan air selama musim kemarau.
“PAM Jaya tidak bisa menunggu krisis terjadi. Perlu pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan suplai, serta solusi cepat bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air alternatif,” ujar Ervan, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, langkah mitigasi perlu mencakup pemetaan sumber air baku baru sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan. Penurunan suplai, kata dia, berpotensi menurunkan tekanan air dan berdampak langsung pada distribusi di tingkat rumah tangga.
Untuk wilayah yang rentan, Ervan mendorong penyediaan solusi alternatif, seperti penambahan tandon air dan distribusi air bersih melalui mobil tangki.
Selain itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan penggunaan air tanah oleh sektor komersial dan gedung-gedung bertingkat.
“Eksploitasi air tanah yang berlebihan berpotensi memperparah krisis air saat kemarau, sekaligus mempercepat penurunan muka tanah di Jakarta,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pengawasan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Jangan sampai saat warga kesulitan air, gedung-gedung tinggi justru tetap leluasa menggunakan air tanah tanpa kontrol yang jelas,” kata Ervan.
Lebih jauh, ia menilai peringatan dini dari BMKG seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah dan memperkuat sistem layanan air bersih.
Melalui mitigasi sejak awal, Ervan berharap pelayanan PAM Jaya tetap terjaga, seiring target perluasan sambungan perpipaan hingga 100 persen pada 2029. “Jangan sampai ketika seluruh warga telah terhubung jaringan perpipaan, justru suplai air tidak mampu memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
