JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Gelombang banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga merontokkan sendi-sendi ekonomi keluarga. Banyak warga kehilangan pekerjaan, nafkah harian, hingga aset produktif. Situasi ini membuat pemulihan ekonomi dinilai tak bisa menunggu.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menegaskan pemerintah perlu segera menggelontorkan insentif fiskal dan nonfiskal sebagai langkah darurat untuk memulihkan daya beli korban bencana.
“Sendi-sendi ekonomi masyarakat hancur. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan nafkah dan masa depan ekonomi keluarga. Pemerintah harus menyelamatkan tidak hanya sisi fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial,” ujar Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Tulus mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meniadakan kewajiban penggunaan barcode bagi pembelian pertalite di wilayah bencana. Kebijakan ini, menurutnya, mencegah terjadinya hambatan teknis yang bisa memperburuk akses warga terhadap kebutuhan energi.
“Jika pembatasan tetap diberlakukan, itu hanya akan mengganggu daya beli masyarakat,” kata Tulus. “Namun kebijakan ini baru langkah awal. Korban banjir membutuhkan dukungan yang jauh lebih komprehensif.” imbuhnya.
FKBI mendorong Kementerian ESDM memberikan pembebasan atau diskon tarif listrik selama 3-6 bulan. Ia juga meminta adanya bantuan khusus LPG 3 kilogram bagi keluarga terdampak banjir.
Di luar sektor energi, Tulus menilai Kemendagri perlu memfasilitasi kebijakan serupa, termasuk pembebasan atau diskon tagihan PDAM dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2026.
“Pemulihan ekonomi warga harus menjadi satu paket kebijakan lintas kementerian. Tanpa itu, warga akan berada dalam tekanan ekonomi berkepanjangan,” ujarnya.
Sektor Swasta Ikut Diminta Bergerak
FKBI juga menekankan pentingnya peran sektor swasta. Perusahaan pembiayaan diminta memberi penundaan pembayaran leasing kendaraan bagi warga terdampak. Selain itu, masyarakat yang terjerat pinjaman online perlu mendapatkan relaksasi dan penghapusan bunga sementara waktu.
Sektor telekomunikasi, terutama BUMN seperti Telkom dan Telkomsel, juga diminta memberikan diskon tarif layanan selama masa tanggap darurat 3-6 bulan.
“Ini soal keberpihakan. Semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, hingga swasta, harus mengambil bagian. Banjir ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekonomi bagi masyarakat,” tegas Tulus.
Tulus menegaskan bahwa korban banjir Sumatera memerlukan pemulihan yang menyeluruh, bukan sekadar bantuan logistik sesaat. Tanpa intervensi fiskal dan nonfiskal yang terukur, warga berisiko mengalami kemiskinan baru.
“Banjir merampas bukan hanya harta, tetapi juga daya hidup warga. Insentif ekonomi bukan pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya mengakhiri keterangan.(*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
