JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Rahman Sabon Nama, menilai pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi total di tubuh kepolisian.
Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan agar Polri kembali pada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan sekadar alat kepentingan politik. “Reposisi struktural Polri penting agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan,” tegas Rahman, Sabtu (20/9/2025).
Rahman menyoroti praktik penegakan hukum dalam satu dekade terakhir yang kerap dipersepsikan publik tidak adil. “Hukum telah dijadikan industri, tajam ke bawah tumpul ke atas, dan sudah menjadi adagium hina dina di hati rakyat,” katanya.
Karena itu, ia menekankan reformasi Polri harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tegas. “Siapapun, geng manapun, jenderal siapapun, terutama yang terjerat pidana ekonomi, korupsi, kolusi, makar, maupun teror, harus diproses tanpa kompromi,” ujarnya.
Usul Brimob ke TNI, Densus 88 ke BNPT
Rahman juga menyampaikan usulan konkret untuk memperkuat agenda reformasi. Pertama, pasukan Brimob sebaiknya dikeluarkan dari Polri dan dialihkan ke TNI di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
“Brimob adalah pasukan kombatan. Sudah sepatutnya ditempatkan di TNI, bukan di Polri,” jelasnya.
Kedua, ia mengusulkan Densus 88 dilebur ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat penanganan radikalisme dan terorisme yang berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat.
Rahman menegaskan, masyarakat menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan di tubuh Polri. “Momentum ini jangan disia-siakan. Reformasi Polri penting agar keadilan benar-benar hadir tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (*)
Editor: Abdel Rafi
