SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Rencana aksi demonstrasi bertajuk “Jatim Menggugat” yang digagas M Sholeh pada 3 September 2025 mendatang menuai respons keras dari kalangan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman atau akrab disapa Cak Dar, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi konstitusi. Namun ia mengingatkan ada batas yang tidak boleh dilewati.
“Silakan saja demo, itu dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Tapi syaratnya jelas: tidak boleh anarkis, tidak menghasut, tidak menghina, apalagi memecah belah bangsa. Itu harus dijamin M Sholeh,” ujar Cak Dar, Selasa (26/8/2025).
Menurut mantan Ketua PW IPNU Jatim itu, tuntutan yang dibawa dalam aksi haruslah realistis. Ia menilai tidak ada alasan yang sah untuk menggoyang posisi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Kalau mau menurunkan gubernur, itu ada syaratnya, misalnya melanggar sumpah jabatan, melakukan tindak pidana berat, atau terlibat terorisme. Faktanya, Gubernur Khofifah justru terus bekerja untuk rakyatnya. Jadi kalau sampai ada seruan mau menurunkan gubernur yang terpilih secara konstitusional dengan suara 58 persen lebih, itu urusannya lain,” tegasnya.
Cak Dar menekankan, Khofifah bukan hanya gubernur, tetapi juga kader sekaligus tokoh NU yang dihormati. Karena itu, ia memperingatkan pihak-pihak yang coba-coba mengguncang stabilitas Jawa Timur.
“Kalau ada yang berani menurunkan paksa tanpa alasan jelas, siap-siap berhadapan dengan kader-kader NU. Ini bukan ancaman, tapi sekadar mengingatkan. Jangan bikin gaduh Jawa Timur yang sudah kondusif. Beri kesempatan Khofifah-Emil bekerja menyejahterakan rakyat sampai akhir jabatan,” pungkasnya. (*)
Editor: Abdel Rafi
