Minahasa, – Pemerintah melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya inovasi di level Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu diungkapkanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif di Hotel Yama Resort Tonando, Kabupaten Minahasa, pada Rabu (16/10/2024) kemarin.
“Inovasi coba kita perbaiki atau kita ambil dari kondisi di mana kita bisa merasakan ada patologi, penyakit, permasalahan di lingkungan daerah kita, untuk coba kita perbaiki dengan melakukan inovasi pelayanan publik yang lebih optimal,” ungkap Yusharto dalam keterangannya pada media ini, Kamis (17/10/2024) pagi.
Lebih lanjut Yusharto mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa untuk terus berinovasi guna menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks di era modern. Dia menegaskan, inovasi tidak hanya mempermudah akses layanan publik, tetapi juga menekan biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dia mengatakan, beberapa daerah tertinggal di Indonesia telah berhasil meningkatkan layanan publik melalui inovasi. Kabupaten Minahasa, dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, diyakini mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
“Kalau kita tidak melakukan perubahan (berinovasi) Bapak/Ibu sekalian, kita akan mengalami kesulitan. Kita bisa mulai berinovasi dari hal sederhana yang ada di keseharian kita. Misalnya pengembangan transportasi publik dengan melibatkan perkembangan teknologi terbaru yang lebih mudah dan praktis,” ungkapnya.
Selain itu, Yusharto juga berharap ke depannya Pemkab Minahasa dapat mengonsolidasikan berbagai aplikasi layanan publik menjadi satu platform terpadu. Contoh seperti yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan aplikasi JAKI, atau Kabupaten Sumedang dengan aplikasi Tahu Sumedang, menjadi inspirasi bagi Pemkab Minahasa untuk melakukan hal serupa. Penggunaan teknologi dan aplikasi digital diyakini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik secara signifikan.
Di lain sisi, sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia 2045, Yusharto juga menekankan setiap daerah, termasuk Minahasa, perlu berkontribusi dalam memaksimalkan potensi bonus demografi yang akan datang. Salah satu cara utama adalah dengan menyediakan layanan publik yang inklusif dan merata, termasuk di daerah pelosok, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dari segi akses layanan.
“Kami mendorong agar Pemkab Minahasa tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga mengutamakan inovasi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang inklusif harus terus diupayakan, jangan sampai masih ada masyarakat di daerah terpencil yang tidak tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan,” pungkasnya.
(ferdio/rafel)
