Sebetulnya Turki itu lebih akrab ke Amerika Serikat (AS) dari pada ke Rusia, karena Turki adalah salah satu anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ada sekitar 30 negara anggota NATO, termasuk Turki.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization atau NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949.
Turki di dalam perjalanan sejarahnya harus lebih condong bersahabat ke anggota-anggota NATO dari pada ke Rusia. Tetapi yang terjadi berbeda. Turki lebih akrab ke Rusia dan Iran.
Baru saja hari Senin, 27 Juli 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin berbicara melalui telepon dan membahas berbagai masalah, termasuk hubungan bilateral kedua negara.
Sudah tentu termasuk masalah kedua negara, yaitu Azerbaijan dan Armenia, yang berbatasan langsung dengan Turki dan Rusia.
Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya. Ia berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia dan Armenia di barat, dan Iran di selatan. Republik Otonomi Nakhichevan berbatasan dengan Armenia di sebelah utara, Iran di selatan. Berarti konflik Azerbaijan dan Armenia ini merupakan konflik perbatasan di mana berbatasan pula dengan Rusia dan Turki.
Erdogan dan Putin dalam pembicaraan telepon tersebut membahas juga konflik antara Azerbaijan dan Armenia dan perkembangan terbaru di Libya dan Suriah.
Meningkatnya ketegangan baru-baru antara Azerbaijan dan Rumania ini dipicu ketika tentara Armenia berusaha untuk menyerang posisi Azerbaijan dengan tembakan artileri ke arah distrik perbatasan Tovuz barat laut, menarik diri setelah menderita kerugian setelah pembalasan dari militer Azerbaijan.
Dua belas tentara Azerbaijan, termasuk seorang jenderal besar dan seorang kolonel, terbunuh dan empat lainnya terluka dalam bentrokan perbatasan baru-baru ini.
Pada tahun 2019, kita menyaksikan di layar TV, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan , Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani, menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Cankaya Mansion di Ankara, Turki pada 16 September 2019.
Pada waktu ini, mereka membicarakan masalah Suriah. Vladimir Putin dan Hasan Rouhani bertemu di Istana Cankaya untuk pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar setengah jam.
Bergabung dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, para pemimpin kemudian berkumpul untuk KTT Suriah ke-5 dalam format Astana untuk membahas perkembangan terbaru di Idlib, kembalinya para pengungsi secara sukarela dan solusi politik untuk konflik Suriah.
Proses perdamaian Astana yang berupaya untuk mengakhiri konflik Suriah diluncurkan pada Januari 2017 atas inisiatif Turki, Rusia dan Iran dan telah melakukan 13 putaran perundingan di Astana, Kazakhstan.
Pada September 2019, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi, di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Namun, rezim Suriah secara konsisten melanggar ketentuan gencatan senjata dan kerap meluncurkan serangan di dalam zona de-eskalasi.
Masalah Turki dan Yunani
Selain masalah perbatasan yang telah disebutkan, Turki juga memiliki masalah yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Erdogan meresmikan Hagia Sophia sebagai masjid, hari Jumat pekan lalu, Yunani memprotesnya.
Hagia Sophia adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul, Republik Turki. Dari masa pembangunannya pada tahun 537 M sampai 1453 M, bangunan ini merupakan Katedral Ortodoks dan tempat kedudukan Patriark Ekumenis Konstantinopel, kecuali pada tahun 1204 sampai 1261, ketika tempat ini diubah oleh Pasukan Salib Keempat menjadi Katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel.
Bangunan ini menjadi masjid mulai 29 Mei 1453 sampai 1931 pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Kemudian bangunan ini disekulerkan dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935 oleh Republik Turki.
Namun menjadi masjid kembali pada Jumat, 10 Juli 2020 lalu, setelah pengadilanTurki memutuskan bahwa konversi Hagia Sophia pada tahun 1934 menjadi museum adalah ilegal. Keputusan ini membuka jalan untuk kembali mengubah monumen tersebut menjadi masjid.
Hagia Sophia terkenal akan kubah besarnya, Hagia Sophia dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium dan dikatakan “telah mengubah sejarah arsitektur.”
Bangunan ini tetap menjadi katedral terbesar di dunia selama hampir seribu tahun sampai Katedral Sevilla diselesaikan pada tahun 1520.
Hubungan antara negaraYunanidanTurki ditandai dengan terjadi pertikaian dan rekonsiliasi sejak Yunani meraih kemerdekaannya dari Kekaisaran Utsmaniyah pada 1832. Sejak itu, dua negara tersebut satu sama lain menghadapi empat perang besar—Perang Yunani-Turki (1897), Perang Balkan Pertama dari 1912 sampai 1913, Perang Dunia Pertama (1914 sampai 1918) dan terakhir Perang Turki-Yunani (1919–1922).
Pada tahun 1983, ketika saya menjadi wartawan Majalah “Topik,” Grup Merdeka, pimpinan Burhanudin Mohamad (B.M) Diah, saya pernah mewawancarai Pulat Y. Tacar, Duta Besar Turki untuk Indonesia, di Kedutaan Besar Turki, Jakarta.
Pada waktu itu, Pulat Y. Tacar membahas politik Turki terhadap Yunani dan Siprus. Menurut Turki, persengketaan yang terjadi antara Turki dan Yunani hanya didasarkan atas sikap Yunani yang tidak konsekwen lagi dengan azas perjanjian internasional Pacta Sunt Servanda yang berarti perjanjian internasional hendaklah dijalankan dengan itikad baik.
Beberapa contoh dapat disebutkan, mengenai batas-batas laut teritorial. Juga tentang Siprus yang tidak dapat dilepaskan permasalahannya dengan Yunani, karena yang menjadi penjamin terhadap Siprus adalah Turki, Yunani dan Inggris.
Di dalam hal ini, Yunani tidak konsekuen dengan perjanjian yang telah dibuat. Sewaktu Siprus mencapai kemerdekaannya pada tahun 1960, di mana di masa itu, di bawah pemerintahan Uskup Agung Makarios, negara-negara penjamin, Turki, Yunani, dan Inggris membuat suatu perjanjian mengenai masa depan Siprus.
Dari hasil perjanjian ini dibuatlah suatu Konstitusi Siprus. Di dalam Konstitusi itu, disebutkan, bahwa Presiden Siprus dipegang oleh Yunani, sedangkan Wakil Presidennya oleh Turki. Namun apa yang terjadi pada tahun 1963 ?
Yang terjadi waktu itu, Makarios menganggap hak-hak Turki terlalu banyak, sehingga ia berniat untuk menghilangkan beberapa pasal dari Konstitusi Siprus mengenai hak-hak dari orang Siprus Turki. Orang-orang Siprus Turki tidak menyetujuinya, karena mereka memiliki hak-hak khusus di dalam Siprus. Sehingga mereka bukannya golongan minoritas seperti apa yang dikatakan Yunani selama ini.
Turki lalu memasuki Siprus dan konflik Turki dan Yunani, tidak pernah selesai hingga hari ini. Oleh karena itu pula, tidak mengherankan jika masalah Hagia Sophia, maka Yunani paling tajam mengkritik Turki.
DASMAN DJAMALUDDIN
Sejarawan dan Wartawan Senior
